Wacana "Fight" di PTUN, Jalan Buntu Hukum, dan Implikasi Ketatanegaraannya

Oleh: Sukis Jiwantomo, S.H., M.H.

(Praktisi / Akedemisi Hukum tinggal di Kudus)

Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026) yang menegaskan akan tetap berjuang atau "fight" di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya memantik diskursus serius di ruang publik. Rencana untuk menghadirkan bukti riwayat pendidikan serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 patut diuji secara jernih melalui kacamata hukum tata negara dan hukum acara peradilan administrasi.

Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, setiap warga negara maupun pejabat publik memang memiliki hak konstitusional untuk mencari keadilan. Namun, penggunaan hak tersebut tunduk pada koridor hukum acara yang ketat (due process of law). Ketika sebuah sengketa administrasi telah mencapai titik kulminasi di peradilan tertinggi, ruang manuver hukum tidak lagi ditentukan oleh kehendak politik, melainkan oleh batas-batas normatif yang digariskan undang-undang.

Tertutupnya Pintu Perlawanan di PTUN

Jika ditelaah dari sisi hukum acara peradilan administrasi, upaya perlawanan hukum yang diwacanakan tersebut sejatinya telah tertutup secara yuridis. Terdapat setidaknya tiga dasar hukum yang mengunci ruang gerak upaya hukum lanjutan dalam perkara ini.

Pertama, menyangkut ketiadaan kedudukan hukum (legal standing). Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), pihak ketiga yang berkepentingan dapat masuk dalam proses pemeriksaan sengketa sebagai pihak yang membela haknya (tergugat intervensi). Selanjutnya, Pasal 132 ayat (1) UU PTUN juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa upaya hukum PK hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam sengketa pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, pihak yang bersengketa adalah warga negara sebagai penggugat dan Kemendikdasmen sebagai tergugat. Karena pihak yang bersangkutan secara pribadi tidak masuk sebagai tergugat intervensi sejak pemeriksaan tingkat pertama, maka secara hukum acara ia tidak memiliki kapasitas yuridis untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.

Kedua, pembatasan upaya hukum PK bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Merujuk pada Pasal 132 ayat (1) UU PTUN sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024, upaya hukum luar biasa PK terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat diajukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 memuat rumusan pengecualian terbatas—seperti perlindungan aset negara atau novum—kedudukan putusan MK yang bersifat final dan mengikat (erga omnes) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jauh lebih tinggi daripada SEMA yang hanya merupakan peraturan kebijakan internal (beleidsregel). Terlebih, pihak kementerian selaku tergugat telah mengisyaratkan untuk mematuhi putusan MA tersebut.

Ketiga, sifat putusan PTUN yang berlaku surut (ex tunc atau retroaktif) dan kewajiban pencabutan keputusan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a UU PTUN serta Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila gugatan dikabulkan, tergugat wajib mencabut keputusan tata usaha negara (KTUN) yang disengketakan. Pembatalan tersebut berakibat dokumen yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada sejak awal diterbitkan. Bahkan, merujuk pada Pasal 116 UU PTUN sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 serta Putusan MK Nomor 280/PUU-XXIV/2026, apabila pejabat TUN tidak melaksanakan kewajiban pencabutan dalam tenggat waktu yang ditentukan setelah putusan inkracht, keputusan yang disengketakan demi hukum kehilangan kekuatan mengikatnya. Dengan gugurnya objek sengketa utama, upaya pembuktian ulang di persidangan PTUN menjadi kehilangan relevansi yuridisnya.

Implikasi Ketatanegaraan Pascaputusan MA

Persoalan yang jauh lebih krusial pascaputusan kasasi MA ini bukanlah lagi soal pembuktian administratif di PTUN, melainkan implikasi ketatanegaraan yang menyertainya. Terdapat tiga dampak serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, menyangkut syarat administratif pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mendelegasikan pengaturan syarat menjadi presiden dan wakil presiden kepada undang-undang, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Ketika dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi instrumen pemenuhan syarat administratif saat pendaftaran dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal itu melahirkan perdebatan konstitusional mengenai keabsahan syarat pencalonan di masa lalu (validity of candidacy). Meski penetapan hasil pemilu telah berlalu, cacat administratif yang terungkap belakangan tetap menggerus legitimasi moral dan konstitusional jabatan publik.

Kedua, potensi terbukanya ruang mekanisme politik dan hukum di lembaga legislatif. Dalam sistem presidensial Indonesia berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan oleh MPR atas usul DPR setelah terlebih dahulu diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain karena pelanggaran hukum berat, Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mencantumkan alasan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Batalnya dokumen penyetaraan pendidikan secara hukum berpotensi memicu diskursus konstitusional di DPR mengenai pemenuhan syarat tersebut, meskipun pengajuan hak menyatakan pendapat tetap bergantung pada konfigurasi dan kalkulasi politik di parlemen.

Ketiga, potensi friksi kelembagaan antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Dalam prinsip pemisahan kekuasaan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lembaga eksekutif wajib tunduk pada putusan lembaga yudikatif yang telah berkekuatan hukum tetap (res judicata pro veritate habetur). Kepatuhan ini juga merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila pejabat tinggi negara terus menggulirkan narasi perlawanan hukum atas jalur yang secara normatif sudah tertutup, hal itu berisiko menciptakan preseden buruk bagi wibawa peradilan dan melemahkan prinsip supremasi hukum di mata publik.

Penutup

Pada akhirnya, kedewasaan bernegara diuji dari sejauh mana para penyelenggara negara tunduk pada aturan main konstitusi. Klarifikasi atas riwayat pendidikan secara faktual tentu merupakan hak pribadi untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Namun, dalam ranah hukum tata negara, jalur peradilan tata usaha negara telah ditutup rapat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung.

Langkah paling bijaksana dan konstitusional bagi para pemangku kekuasaan saat ini bukanlah mencari celah perlawanan yang secara hukum acara sudah buntu, melainkan menghormati putusan peradilan tertinggi serta menyikapi setiap konsekuensi ketatanegaraannya dengan penuh kenegarawanan.

Sukis Jiwantomo,  S.H., M.H.