Pasal Zina Dan Kumpul Kebo bukan Alasan Untuk Menggerebek Warga! FERADI WPI: Tanpa Aduan Pihak Sah, Tak Ada Penuntutan

SEMARANG, 8 NOVEMBER 2026 – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan sejumlah ketentuan hukum yang perlu dipahami secara utuh oleh masyarakat. Dua di antaranya adalah Pasal 411 tentang perzinaan dan Pasal 412 tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau yang populer disebut kumpul kebo (kohabitasi).

Kedua pasal tersebut kini menjadi perhatian publik karena menyangkut persoalan kehidupan pribadi, hubungan keluarga, serta batas kewenangan masyarakat dalam menyikapi dugaan pelanggaran hukum.

Namun, ada satu ketentuan mendasar yang tidak boleh diabaikan: Pasal 411 dan Pasal 412 merupakan delik aduan, bukan delik umum.

Artinya, proses hukum atas dugaan tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan laporan atau keberatan pihak luar yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pengadu.

PASAL 411 DAN 412: APA YANG SEBENARNYA DIATUR KUHP BARU?

Pasal 411 KUHP mengatur tindak pidana perzinaan, yakni persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II.

Sementara itu, Pasal 412 mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.

Ketentuan ini menimbulkan perbedaan penting dibandingkan pengaturan perzinaan dalam KUHP lama. Pasal 284 KUHP lama pada dasarnya mengatur perzinaan dengan unsur salah satu atau kedua pelakunya terikat perkawinan. Dalam KUHP Nasional, cakupan Pasal 411 lebih luas karena tidak terbatas pada orang yang telah menikah.

Meski demikian, perluasan pengaturan tersebut tidak berarti setiap orang bebas melaporkan, menggerebek, atau meminta aparat memproses orang lain atas dasar dugaan perzinaan maupun kohabitasi.

BUKAN SEMUA ORANG BISA MENGADUKAN: SIAPA YANG MEMILIKI HAK?

Salah satu hal paling penting dalam memahami Pasal 411 dan Pasal 412 adalah ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan.

Dalam ketentuan KUHP Nasional, pengaduan untuk tindak pidana tersebut dibatasi pada pihak-pihak tertentu, yaitu:

Bagi orang yang terikat perkawinan: suami atau istri yang sah.

Bagi orang yang tidak terikat perkawinan: orang tua atau anak dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, tetangga, warga sekitar, pengurus RT/RW, maupun organisasi kemasyarakatan tidak otomatis mempunyai kedudukan hukum untuk mengadukan dugaan tindak pidana tersebut.

Informasi yang disampaikan pihak lain kepada aparat juga tidak dengan sendirinya menggantikan pengaduan dari pihak yang secara hukum berhak.

Hal ini menjadi penting agar ketentuan pidana tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan sosial, konflik pribadi, maupun sarana mempermalukan seseorang di hadapan publik.

PENGADUAN DAPAT DICABUT, TETAPI ADA BATAS WAKTUNYA

KUHP Nasional juga memberikan ketentuan mengenai pencabutan pengaduan.

Pengaduan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 dan Pasal 412 dapat dicabut sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai.

Konsekuensinya, masyarakat perlu memahami bahwa mekanisme hukum dalam kedua pasal tersebut bukan sekadar persoalan ada atau tidaknya dugaan perbuatan, tetapi juga menyangkut keabsahan pengaduan dan ketentuan prosedural yang berlaku.

DONNY ANDRETTI: JANGAN JADIKAN PASAL PIDANA ALAT INTIMIDASI!

Ketua Umum DPP FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., mengingatkan masyarakat agar tidak salah memahami ketentuan KUHP Nasional tersebut.

"Jangan sampai masyarakat salah paham dan main hakim sendiri. Pasal 411 dan 412 KUHP Baru itu merupakan delik aduan. Tanpa pengaduan dari pihak yang secara hukum berhak, tidak dapat dilakukan penuntutan. FERADI WPI akan mengawal agar pasal ini tidak disalahgunakan untuk mengintimidasi warga. Seng Bener Dibenerke, Seng Salah Disalahke," tegas Donny Andretti.

Menurutnya, pemahaman terhadap hukum harus ditempatkan secara proporsional. Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi tindakan sewenang-wenang, penggerebekan tanpa dasar hukum, ataupun persekusi terhadap warga.

SUKINDAR: MASYARAKAT TIDAK PERLU TAKUT PADA ANCAMAN PENGGEREBEKAN SEWENANG-WENANG

Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, Adv. Sukindar, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai konsultasi masyarakat terkait pemberlakuan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Nasional.

"Kami di FERADI WPI banyak menerima konsultasi soal Pasal 411 dan 412 ini. Masyarakat resah dan takut digerebek. Padahal ketentuan hukumnya jelas, kedua pasal ini merupakan delik aduan. Bukan berarti tetangga atau kelompok masyarakat bisa bertindak sendiri dan memaksakan proses hukum. Kami siap memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat," ungkap Sukindar.

Ia menegaskan, setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan tekanan massa atau kepentingan kelompok tertentu.

MARKUS WIJAYA: BACA PASALNYA SECARA UTUH, JANGAN SEPOTONG-SEPOTONG!

Adv. Markus Wijaya, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., turut mengingatkan bahwa masyarakat harus memahami keseluruhan rumusan Pasal 411 dan Pasal 412, termasuk ketentuan mengenai pengaduan.

"Pasal 411 dan 412 harus dibaca secara utuh sampai ayat berikutnya. Jangan hanya melihat ancaman pidananya, tetapi abaikan ketentuan siapa yang berhak mengadu. Kalau tidak ada pengaduan yang sah dari pihak yang berhak, penuntutan tidak dapat dilakukan. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi privasi warga negara," jelas Markus Wijaya.

CATATAN HUKUM: JANGAN CAMPURADUKKAN PENGADUAN DENGAN LAPORAN BIASA

Secara hukum, delik aduan memiliki karakteristik berbeda dengan delik biasa. Pada delik aduan, pengaduan dari pihak yang memiliki hak berdasarkan undang-undang menjadi prasyarat untuk dapat dilakukannya penuntutan.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum dengan mengajukan pengaduan yang memiliki kedudukan hukum.

Di sisi lain, status sebagai delik aduan juga tidak boleh ditafsirkan bahwa aparat kehilangan seluruh kewenangannya. Aparat tetap wajib bertindak berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku, dengan memperhatikan syarat pengaduan yang ditentukan undang-undang.

Tidak kalah penting, ketentuan ini bukan legitimasi untuk melakukan penggerebekan, kekerasan, penyebaran identitas, atau mempermalukan seseorang tanpa dasar hukum.

FERADI WPI: EDUKASI HUKUM HARUS MELINDUNGI MASYARAKAT, BUKAN MENAKUT-NAKUTI

Melalui edukasi hukum ini, FERADI WPI mengajak masyarakat untuk memahami KUHP Nasional secara benar, khususnya mengenai Pasal 411 dan Pasal 412.

Jangan sampai ketidaktahuan terhadap hukum melahirkan tindakan main hakim sendiri. Jangan pula sampai ketentuan pidana digunakan sebagai alat balas dendam, intimidasi, maupun tekanan terhadap kehidupan pribadi seseorang.

Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

(Red. Najwa)