Bupati Blora Dorong Optimalisasi PAD dari Sektor Pertanahan Tanpa Memberatkan Masyarakat

BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pembenahan administrasi dan sinkronisasi data pertanahan serta perpajakan. Langkah ini dilakukan dengan mengedepankan akurasi pendataan dan optimalisasi potensi yang ada, tanpa menambah beban masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penataan Administrasi Pertanahan antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Kamis (12/11/2026), di VIP Rumah Dinas Bupati Blora.

Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan data pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pengamanan aset milik pemerintah daerah.

"Terima kasih kepada Kantor ATR/BPN Blora. Hari ini kita bersinergi untuk bekerja sama terkait pendataan, bagaimana kita meningkatkan PAD dari sektor ini, tetapi dengan tidak memberatkan masyarakat," ungkap Bupati Arief.

Menurutnya, optimalisasi PAD tidak selalu harus dilakukan dengan menambah beban pajak masyarakat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah membenahi sistem administrasi, memperbaiki kualitas data, serta memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat terdata secara akurat sesuai kondisi riil di lapangan.

Bupati menjelaskan, saat ini masih terdapat aset tanah milik Pemkab Blora yang belum bersertipikat maupun belum terdokumentasi dengan baik. Selain berisiko menimbulkan sengketa, kondisi tersebut juga membutuhkan penanganan agar aset daerah memiliki kepastian hukum dan tercatat secara tertib.

Di sisi lain, sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan juga menjadi perhatian penting. Integrasi Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), data luas tanah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga informasi peralihan hak diharapkan dapat meningkatkan akurasi pendataan objek pajak.

Dengan data yang semakin valid dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih tepat, meminimalkan kesalahan administrasi, sekaligus menghindari potensi permasalahan dalam transaksi pertanahan.

"Melalui kerja sama ini, hal penting yang menjadi perhatian kita, yaitu inventarisasi tanah instansi pemerintah, percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemkab, integrasi data pertanahan dengan data PBB-P2 dan BPHTB, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan," jelasnya.

Bupati Arief menegaskan, kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di antaranya melalui kepastian hukum atas kepemilikan tanah, pelayanan pertanahan yang lebih cepat dan transparan, serta dukungan terhadap percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi tanah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Sugiyanto, S.SiT, menyampaikan bahwa terdapat sembilan poin bentuk kerja sama antara ATR/BPN dan pemerintah daerah yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

"ATR/BPN memiliki sembilan poin bentuk kerja sama yang bisa dilaksanakan bersama Pemkab Blora. Beberapa di antaranya sudah berjalan, termasuk PTSL, sertifikasi tanah, reforma agraria, dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Beberapa bentuk kerja sama lainnya juga dapat kita kembangkan dan laksanakan ke depan," ungkap Sugiyanto.

Sembilan poin kerja sama tersebut meliputi optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan akses keuangan masyarakat, mendorong kepastian investasi, percepatan perizinan usaha, legalisasi tanah masyarakat, peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan Indeks Pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat melalui reforma agraria, serta optimalisasi pengamanan dan penataan aset pemerintah daerah maupun negara.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Blora didampingi Asisten Administrasi Umum Bawa Dwi Raharja, S.STP., Kepala BPPKAD Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, Kepala BKPSDM Drs. H. Heru Eko Wiyono, Kabag Pemerintahan Endah Ekawati, S.Sos., M.Si., Kabag Hukum Slamet Setiono, S.H., beserta jajaran. Sementara Sugiyanto hadir bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Blora berharap pengelolaan administrasi pertanahan semakin tertib dan terintegrasi. Dengan demikian, potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan melalui pendataan yang lebih akurat, sementara masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik, kepastian hukum, dan tidak terbebani oleh kebijakan peningkatan PAD. 

(Bambang)