Penataan Ruang Laut Banyutowo Jadi Sorotan! Pemerintah Sosialisasikan KKPRL, Nelayan Pati Didorong Pahami Aturan Pemanfaatan Laut

PATI – Penataan ruang laut di kawasan pesisir Kabupaten Pati menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat, aktivitas perikanan, dan kelestarian ekosistem laut. Melalui sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Sabtu (10/10/2026), pemerintah mendorong masyarakat pesisir agar memahami aturan pemanfaatan ruang laut secara tertib dan berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–11.00 WIB tersebut diikuti sekitar 75 peserta, terdiri atas unsur pemerintah, aparat kewilayahan, nelayan, pedagang ikan, dan komunitas masyarakat Desa Banyutowo.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Direktur Pembinaan dan Penataan Ruang Laut Ahmad Zailani, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Adi Nugroho, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Hadi Santoso, serta Plt. Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut Triana Sinta Dewi.

Turut hadir Camat Dukuhseti Suhartono, S.H., perwakilan Danramil 10/Dukuhseti Serda Agus Karminto beserta anggota, Kapolsek Dukuhseti AKP Ali Mashuri beserta anggota, serta perwakilan Pos TNI AL Banyutowo Peltu Makmun beserta anggota.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan wilayah pesisir, terutama di kawasan yang menjadi tumpuan mata pencaharian nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Pemerintah Tekankan Pemanfaatan Laut Harus Terencana

Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan dan Penataan Ruang Laut Ahmad Zailani menjelaskan bahwa sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya penataan ruang laut.

Penataan tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya kelautan berlangsung secara terencana, tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut materi yang disampaikan, wilayah laut tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi nelayan dan pedagang ikan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung berbagai aktivitas masyarakat pesisir.

Karena itu, pemanfaatan ruang laut perlu memperhatikan kesesuaian peruntukan, daya dukung lingkungan, dan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya kelautan.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan laut serta memahami ketentuan yang berlaku untuk mengurangi potensi konflik akibat penggunaan ruang perairan yang tidak sesuai peruntukannya.

KKPRL Jadi Aspek Penting dalam Pemanfaatan Ruang Laut

Salah satu aspek penting dalam penataan ruang laut adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

KKPRL merupakan instrumen untuk memastikan bahwa suatu kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi yang berlaku. Penerapannya berkaitan dengan kegiatan tertentu, termasuk usaha yang memanfaatkan ruang laut secara menetap, sesuai ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap KKPRL penting bagi pelaku usaha agar kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan yang berlaku.

Namun, penerapan kewajiban tersebut perlu dilihat berdasarkan jenis kegiatan, lokasi, karakteristik pemanfaatan ruang, serta ketentuan hukum yang relevan. Dengan demikian, masyarakat tidak keliru menganggap seluruh aktivitas nelayan tradisional otomatis memiliki persyaratan perizinan yang sama dengan kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut secara menetap.

Kejelasan informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan kewenangan instansi terkait menjadi penting agar kebijakan penataan ruang laut dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Dorong Sinergi Pemerintah dan Nelayan

Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Adi Nugroho, menekankan bahwa pengelolaan dan penataan ruang laut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat pesisir.

Sosialisasi tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan ruang laut sesuai peruntukannya.

Nelayan dan pelaku usaha perikanan diharapkan memahami kebijakan yang berlaku sehingga kegiatan penangkapan ikan, perdagangan hasil laut, dan aktivitas ekonomi lainnya dapat berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan keselamatan serta kelestarian lingkungan.

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman terkait kebijakan tata ruang laut. Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan yang mudah dipahami, terutama mengenai prosedur administrasi dan konsekuensi hukum atas kegiatan pemanfaatan ruang laut tertentu.

Ekonomi Biru Harus Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat Pesisir

Penataan ruang laut merupakan salah satu fondasi penerapan ekonomi biru atau blue economy, yakni pendekatan pembangunan ekonomi kelautan yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan kesehatan ekosistem laut.

Pendekatan ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Di Banyutowo, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari terselenggaranya sosialisasi. Pemahaman masyarakat mengenai aturan, kemudahan memperoleh informasi, kepastian prosedur, serta perlindungan terhadap keberlangsungan mata pencaharian nelayan juga menjadi aspek penting.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha diperlukan untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang serta konflik kepentingan di wilayah pesisir.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan kondisi sosial, kebutuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan setempat.

Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat Perlu Diperkuat

Kegiatan sosialisasi di TPI Banyutowo berlangsung melalui pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan, sesi tanya jawab, dan penutupan. Berdasarkan laporan kegiatan, acara berjalan aman, tertib, dan lancar.

Ke depan, pemantauan terhadap perkembangan wilayah pesisir Desa Banyutowo, khususnya aktivitas nelayan, perdagangan ikan, dan pemanfaatan ruang laut, menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Masyarakat juga diharapkan memiliki akses terhadap informasi yang jelas mengenai rencana tata ruang laut, mekanisme pengaduan, serta saluran konsultasi apabila menghadapi persoalan terkait pemanfaatan wilayah perairan.

Tantangan sesungguhnya bukan hanya menyosialisasikan aturan, melainkan memastikan penataan ruang laut berjalan transparan, memberikan kepastian hukum, menjaga ekosistem, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir.

Dengan sinergi pemerintah dan partisipasi masyarakat, penataan ruang laut di Banyutowo diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan sekaligus menjaga sumber penghidupan nelayan di Kabupaten Pati.

(