MBG Makan Korban Lagi? 293 Santri Sidoarjo Tumbang, Dapur SPPG Disuspend

293 SANTRI MANBAUL HIKAM DIDUGA KERACUNAN MBG, SPPG KALITENGAH DI-SUSPEND — SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

SIDOARJO, JAWA TIMUR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Sebanyak 293 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dilaporkan mendapat perawatan medis setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan MBG, Selasa (1/9/2026).

Jumlah tersebut merupakan data sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Para santri tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan. Bahkan, delapan santri dilaporkan mengalami gejala berat dan masih menjalani perawatan.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, terutama karena makanan yang dikonsumsi para santri berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.

Makan Siang MBG, Beberapa Jam Kemudian Santri Mulai Sakit

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 1.010 porsi makanan MBG didistribusikan kepada siswa-siswi MA dan MTs Manbaul Hikam.

Menu yang disajikan antara lain nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis baby corn, tempe bumbu Bali dan buah apel. Makanan tersebut kemudian dikonsumsi para santri pada siang hari.

Beberapa jam setelah makan, sejumlah santri mulai mengeluhkan mual, muntah, diare, sakit perut, pusing hingga sesak napas. Kondisi sejumlah korban kemudian memburuk sehingga mereka dilarikan ke rumah sakit.

Fenomena tersebut menjadi perhatian karena munculnya keluhan kesehatan terjadi pada banyak orang yang mengonsumsi makanan dari sumber yang sama.

Bukan Hanya Santri?

Perkembangan terbaru justru membuat kasus ini semakin serius.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan adanya informasi bahwa sejumlah siswa dari sekolah lain juga mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG yang sama, yakni SPPG Kalitengah.

Kesamaan sumber makanan tersebut menjadi salah satu alasan dugaan keterkaitan dengan distribusi MBG perlu ditelusuri secara menyeluruh. Namun, penyebab pasti keracunan belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi resmi keluar.

SPPG Disebut Sudah Mengantongi Sertifikat

Yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian, SPPG Kalitengah disebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut sarana dan prasarana SPPG tersebut sebelumnya dinilai memadai, sementara tenaga penjamah makanan juga disebut telah mengikuti sertifikasi.

Namun, kepemilikan SLHS tidak otomatis menjamin tidak akan terjadi persoalan dalam proses produksi dan distribusi makanan.

Kemungkinan penyimpangan pada bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, maupun waktu distribusi tetap perlu diperiksa secara menyeluruh.

BGN Setop Sementara Operasional SPPG

Dugaan keracunan massal ini akhirnya berujung pada penghentian sementara operasional SPPG Kalitengah.

Langkah tersebut menjadi penting untuk memberikan ruang bagi pemerintah dan pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, distribusi hingga makanan dikonsumsi.

Pertanyaan Besar di Balik Program MBG

Kasus Sidoarjo bukan sekadar persoalan ratusan santri yang jatuh sakit.

Ini menyangkut jaminan keamanan pangan dalam program pemerintah yang menyasar masyarakat dalam jumlah sangat besar.

Jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan makanan MBG menjadi sumber keracunan, maka harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi justru menimbulkan risiko kesehatan bagi penerimanya.

Sejumlah pertanyaan pun layak diajukan:

1. Bagaimana pengawasan kualitas bahan baku dilakukan?
2. Apakah prosedur pengolahan makanan benar-benar dijalankan sesuai SOP?
3. Bagaimana pengawasan suhu dan waktu penyimpanan makanan sebelum dikonsumsi?
4. Apakah proses distribusi telah memenuhi standar keamanan pangan?

Dan yang paling penting:

Jika terbukti terjadi kelalaian, siapa yang harus bertanggung jawab?

Pemerintah tentu tidak cukup hanya memastikan korban mendapat perawatan. Akar persoalan harus dibongkar secara transparan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Karena itu, dugaan bahwa makanan MBG menjadi penyebab harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.

Yang jelas, 293 santri telah menjadi pasien dan program MBG di SPPG Kalitengah kini menghadapi sorotan serius.

(Habib/Ika)