Evaluasi SPPG MBG Pati Diperketat, Dapur Tak Penuhi Standar Terancam Dihentikan Sementara

PATI — Pemerintah Kabupaten Pati memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Pati yang digelar di Ruang Rapat Kembang Joyo, Setda Kabupaten Pati, Selasa (15/9/2026), pukul 09.00 hingga 10.40 WIB. Rapat dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Kementerian Agama, pengelola SPPG, serta instansi terkait.

Rapat dipimpin Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra. Hadir antara lain Kasdim 0718/Pati Mayor CPL Kuswaranto yang mewakili Kodim 0718/Pati, Kabag Ren Polresta Pati Kompol Anwar, S.H., M.H., Asisten I Sekda Pati Indrianto, S.H., M.Si., Asisten II Sekda Pati Nasikun, S.H., M.M., Ketua TP PKK Pati Dwi Risma Ardhi Chandra, perwakilan Kemenag, kepala OPD terkait, SPP Korwil Pati Rosisita, serta Kepala SPPG Avit.

Dalam arahannya, Plt. Bupati Pati meminta agar seluruh SPPG segera dievaluasi, terutama dapur yang melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat.

Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kondisi fisik dan tata kelola dapur. Aspek yang diperiksa meliputi layout, sanitasi, higiene, ventilasi, penyimpanan bahan makanan, proses pendinginan, pengemasan atau packaging hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Setiap temuan harus ditindaklanjuti, bukan hanya dilaporkan,” menjadi salah satu penekanan dalam rapat tersebut.

Pemkab Pati juga membuka kemungkinan memberikan tindakan lebih tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar. SPPG yang ditemukan memiliki kekurangan akan diberikan kesempatan melakukan perbaikan. Namun, apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti, operasional SPPG dapat dihentikan sementara.

Jumlah Porsi Harus Sesuai Kemampuan Dapur

Dalam pembahasan rapat, jumlah porsi makanan juga menjadi perhatian. Kapasitas produksi harus disesuaikan dengan kemampuan sarana, jumlah tenaga serta kapasitas pengelolaan masing-masing SPPG.

Artinya, peningkatan jumlah penerima manfaat tidak boleh mengorbankan standar keamanan dan kualitas makanan.

Kepala SPPG ditegaskan memiliki tanggung jawab terhadap bahan baku, proses pengolahan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Sementara itu, pengawasan akan dilakukan melalui inspeksi mendadak atau sidak secara rutin oleh tim gabungan. Tim monitoring nantinya dibagi ke sejumlah kecamatan dengan menggunakan ceklist dan parameter pemeriksaan yang seragam, sehingga standar penilaian antar-SPPG tidak berbeda-beda.

Keamanan Pangan Jadi Prioritas

Aspek keamanan pangan menjadi salah satu fokus utama evaluasi. Pemeriksaan mencakup kebersihan dan sanitasi, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), hingga rencana pengujian laboratorium secara berkala.

Hal tersebut dinilai penting untuk mendeteksi potensi masalah pangan sejak dini, sekaligus menjadi bahan evaluasi apabila terjadi dugaan keracunan makanan.

Dalam rapat juga dibahas perlunya kajian secara tepat terhadap setiap kejadian keracunan. Penanganan tidak cukup hanya dengan memberikan respons setelah kejadian, tetapi perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab secara akurat.

Pemkab Pati menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Target Seluruh Dapur Memiliki SLHS

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG di Kabupaten Pati.

Setiap pengelola dan petugas dapur diwajibkan menaati SOP pengolahan makanan secara ketat. Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga didorong memperkuat monitoring secara berkala untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di lapangan.

Dengan demikian, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari banyaknya porsi makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi juga dari kualitas, keamanan, kebersihan serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

Pemkab Pati bersama instansi terkait berkomitmen melakukan evaluasi tata kelola program secara berkelanjutan agar distribusi makanan bergizi bagi anak-anak dan masyarakat berjalan aman serta dapat mendukung upaya penurunan angka stunting.

Pengawasan Jangan Berhenti di Atas Kertas

Penguatan pengawasan menjadi penting mengingat SPPG merupakan ujung tombak pelaksanaan MBG. Setiap temuan di lapangan harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Dengan sistem pemeriksaan yang seragam, sidak rutin, pengujian keamanan pangan serta kewajiban memenuhi standar higiene dan sanitasi, pemerintah diharapkan mampu mencegah persoalan sebelum berdampak kepada penerima manfaat.

Apabila ditemukan SPPG yang belum memenuhi standar, maka perbaikan harus menjadi prioritas. Namun apabila rekomendasi terus diabaikan, langkah penghentian sementara sebagaimana dibahas dalam rapat dapat menjadi bentuk pengawasan untuk memastikan keselamatan penerima manfaat tetap berada di atas target distribusi.

Program MBG bukan sekadar persoalan mengejar jumlah porsi, tetapi juga memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat benar-benar aman, layak dan memenuhi standar.

(Winarni/Iwan)