Danlanal Semarang Bahas Kedaulatan Kedelai di Pati: Lahan Tidur Mulai Dibidik?

PATI — Kunjungan resmi Komandan Lanal Semarang Kolonel Mar Sabprowanto, S.H., M.Sc., bersama jajaran pejabat utama Lanal Semarang ke Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (2/9/2026), ternyata tidak sekadar agenda seremonial.

Di balik agenda Courtesy Call (CC) tersebut, mencuat pembahasan mengenai penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas kedelai. Isu ini menjadi menarik di tengah masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan kedelai dari luar negeri.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati pukul 08.20 hingga 09.24 WIB itu mempertemukan jajaran Lanal Semarang dengan unsur Pemerintah Kabupaten Pati dan Forkopimda.

Danlanal Semarang hadir bersama Palaksa Lanal Semarang Mayor Laut (P) Mega Yuda Prabowo, Pasintel Lanal Semarang Kapten Laut (P) Muh. Risya Fahlevi, Danpos TNI AL Juwana Kapten Laut (E) Pujiono, Danpos TNI AL Banyutowo Letda Laut (P) Dhika Bagus W., serta staf Lanal Semarang.

Sementara dari Pemkab Pati, hadir Asisten II Setda Pati Nasikun yang mewakili Plt. Bupati Pati, perwakilan Ketua DPRD, Kapolresta Pati, Dandim 0718/Pati, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, serta Kepala Dispertan Kabupaten Pati Ratri Wijayanto.

Ketahanan Pangan Jadi Agenda Utama

Pembahasan utama diarahkan pada peran TNI Angkatan Laut dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya melalui pengembangan tanaman kedelai.

Kedelai dipandang sebagai salah satu komoditas strategis yang perlu diperkuat produksinya. Karena itu, optimalisasi lahan tidur maupun lahan produktif milik institusi menjadi salah satu gagasan yang dibicarakan.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan petani lokal.

Namun, pertanyaannya kemudian: seberapa besar potensi lahan yang dapat benar-benar dimanfaatkan dan siapa yang akan mengelolanya?

Sebab, keberhasilan program ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan seremoni penanaman. Persoalan ketersediaan lahan, pendampingan petani, produktivitas, distribusi hasil panen, hingga kepastian harga menjadi mata rantai yang menentukan.

Dari Pendopo Pati Menuju Kayen

Usai pertemuan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian cendera mata dari Asisten II Setda Pati kepada Danlanal Semarang.

Rombongan kemudian makan pagi bersama sebelum bergerak menuju Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Perpindahan lokasi tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan ketahanan pangan tidak berhenti di ruang pertemuan. Program kemudian diarahkan ke wilayah pertanian untuk melihat dan mendukung implementasi di lapangan.

Kayen sendiri merupakan salah satu wilayah pertanian di Kabupaten Pati sehingga keterlibatan penyuluh dan petani menjadi penting apabila pengembangan kedelai benar-benar akan diperluas.

Bukan Hanya Soal Kedelai

Di sisi lain, kunjungan Danlanal Semarang juga memiliki dimensi koordinasi kelembagaan.

Kehadiran unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, DPRD, kejaksaan dan instansi teknis menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.

Selain ketahanan pangan, komunikasi antara Lanal Semarang dan Pemkab Pati juga berpotensi memperkuat koordinasi terkait pengamanan wilayah pesisir serta pembinaan potensi maritim di Kabupaten Pati.

Dengan posisi Pati yang memiliki wilayah pesisir dan sejumlah kawasan strategis maritim, koordinasi antara pemerintah daerah dan TNI AL menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas wilayah.

Tantangan Ada di Lapangan

Meski kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif, pekerjaan sesungguhnya justru berada setelah kegiatan tersebut.

Pengembangan kedelai membutuhkan konsistensi. Mulai dari penyediaan lahan, benih, teknologi budidaya, pendampingan, pengendalian hama, hingga pemasaran hasil produksi.

Tanpa skema yang jelas, program ketahanan pangan berisiko berhenti sebagai kegiatan simbolis.

Karena itu, tindak lanjut menuju BPP Kayen menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana gagasan yang dibahas di Pendopo Kabupaten Pati dapat diterjemahkan menjadi program nyata.

Kedaulatan pangan pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya rapat dan seremoni, tetapi oleh berapa hektare lahan yang benar-benar produktif, berapa ton kedelai yang dihasilkan, serta seberapa besar manfaatnya dirasakan petani.

Kunjungan Danlanal Semarang kali ini pun menyisakan satu pertanyaan penting: akankah gerakan pengembangan kedelai di Pati benar-benar menjadi langkah konkret menuju kemandirian pangan, atau kembali berhenti sebagai agenda seremonial?

(Amad Priadi)