17.172 Jiwa Warga Masyarakat Pati Terdampak Kekeringan, Status Siaga Bencana Disiapkan
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Kembang Joyo, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Kamis (17/9/2026). Rapat berlangsung pukul 09.00–10.30 WIB dan dihadiri sekitar 25 orang.
Pertemuan itu membahas rencana penetapan status keadaan darurat bencana kekeringan serta Karhutla, termasuk langkah percepatan distribusi air bersih dan kesiapsiagaan menghadapi potensi meluasnya dampak bencana.
10 Kecamatan, 40 Desa, dan Ribuan Warga Terdampak
Dalam paparannya, BPBD Kabupaten Pati menyampaikan bahwa kekeringan telah berdampak pada 10 kecamatan dan 40 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai 5.054 KK atau 17.172 jiwa.
Hingga rapat berlangsung, bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak 158 tangki.
Sementara itu, Karhutla tercatat berdampak di 17 kecamatan dan 38 desa, dengan total 45 kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Data tersebut menjadi dasar pembahasan perlunya penanganan terpadu, terutama untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi dan potensi kebakaran tidak meluas.
Pemkab Pati Diminta Percepat Penanganan
Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam rapat tersebut menekankan agar penanganan kekeringan segera ditingkatkan. Ia menyampaikan bahwa kondisi di lapangan dinilai telah memenuhi ketentuan untuk penetapan status keadaan darurat bencana.
OPD terkait diminta mempercepat kelengkapan administrasi dan penggunaan anggaran agar distribusi air bersih ke desa-desa terdampak dapat segera dilaksanakan.
Namun, persoalan yang muncul bukan hanya soal kecepatan mengirimkan tangki air. Ketika ribuan warga masih terdampak dan distribusi air harus dilakukan berulang, kebutuhan akan solusi jangka panjang menjadi semakin mendesak.
Bukan Hanya Tangki Air, Sumur Dalam hingga Embung Disiapkan
Dalam rapat tersebut, Pemkab Pati juga membahas langkah penanganan jangka panjang. Sejumlah alternatif yang disebutkan meliputi pembangunan sumur dalam, penampungan air, pemanfaatan embung dan sumber air lainnya, serta pengolahan air bersih.
Skema pembiayaan dan penganggaran tahun 2027 diminta mulai disiapkan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi tangki air.
Langkah ini menjadi penting karena distribusi air bersih bersifat darurat, sedangkan ketahanan air masyarakat membutuhkan infrastruktur dan perencanaan yang berkelanjutan.
Status Siaga Bencana Direncanakan 18 September
Berdasarkan hasil rapat, penetapan status Siaga Bencana Kabupaten Pati direncanakan pada Jumat, 18 September 2026.
BPBD Pati akan menyusun konsep penetapan status siaga untuk direviu oleh Inspektorat. Pemkab bersama instansi terkait juga akan melakukan pemetaan dan pendataan wilayah terdampak kekeringan serta potensi Karhutla.
Penyaluran bantuan air bersih akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Selain itu, koordinasi lintas sektor akan ditingkatkan, mencakup kesiapan personel, sarana prasarana, logistik, serta dukungan pembiayaan melalui CSR Bank Jateng.
Lintas Sektor Didorong Bergerak Bersama
Rapat tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Wakil Ketua II DPRD Pati Bambang Susilo, perwakilan Kodim 0718/Pati, Polresta Pati, Kejaksaan Negeri Pati, Asisten I Sekda Pati, Kepala BPBD Pati Martinus Budi Prasetya, serta OPD dan instansi lintas sektor.
Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif.
Dengan ribuan warga terdampak kekeringan dan puluhan kejadian Karhutla, tantangan berikutnya bukan sekadar menetapkan status siaga, melainkan memastikan keputusan tersebut benar-benar diikuti percepatan bantuan, kesiapan menghadapi kebakaran, dan langkah nyata membangun ketahanan air masyarakat Pati.
(Iwan)



0 Komentar