Sri Indrapura, Gagasan Provinsi Baru yang Menjual Sejarah Melayu-Islam dan Kekuatan Pesisir Riau

RIAU — Gagasan pembentukan Provinsi Sri Indrapura menawarkan pendekatan berbeda dalam melihat masa depan kawasan pesisir timur Sumatra. Nama tersebut tidak sekadar diposisikan

sebagai identitas administratif baru, tetapi dikaitkan dengan jejak panjang Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagai salah satu pusat peradaban Melayu-Islam penting di kawasan pesisir timur Sumatra.

Warisan Kesultanan Siak tidak hanya berupa Istana Siak, makam, arsitektur, adat istiadat, dan simbol-simbol kerajaan. Lebih jauh, kesultanan tersebut meninggalkan tradisi intelektual dan administratif yang jejaknya dapat ditelusuri melalui sejumlah naskah penting, antara lain Hikayat Siak, Syair Raja Siak, Syair Perang Siak, hingga Bāb al-Qawā‘id.

Karena itu, penggunaan nama Sri Indrapura dalam gagasan pembentukan provinsi baru tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali sistem kesultanan. Nama tersebut lebih diarahkan sebagai simbol identitas daerah yang bertumpu pada memori sejarah, kebudayaan Melayu-Islam, serta warisan kelembagaan yang pernah tumbuh dan berkembang di kawasan tersebut.

Di balik narasi sejarah itu, terdapat pula argumentasi geografis dan ekonomi yang menjadi dasar munculnya gagasan Provinsi Sri Indrapura.

Wilayah yang disebut dalam konsep tersebut meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Siak.

Kelima wilayah tersebut memang memiliki karakter berbeda. Bengkalis dan Kepulauan Meranti memiliki struktur kepulauan dengan budaya bahari yang kuat. Rokan Hilir berkembang di kawasan muara dan pesisir. Dumai tumbuh sebagai kota pelabuhan sekaligus kawasan industri yang memiliki orientasi langsung terhadap Selat Melaka.

Sementara itu, Siak mempunyai posisi strategis sebagai wilayah penghubung antara kawasan daratan, jalur sungai dan wilayah pesisir.

Perbedaan karakter tersebut justru dapat menjadi bagian dari kekuatan apabila dilihat sebagai satu kawasan ekonomi dan sosial yang saling melengkapi.

Buku Daerah Otonomi Baru Provinsi Riau Pesisir menggambarkan adanya hubungan ekonomi, logistik, sosial dan budaya di antara wilayah-wilayah tersebut. Artinya, argumentasi pembentukan Sri Indrapura tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan wilayah dalam peta administratif.

Konsep tersebut berusaha membangun perspektif bahwa kawasan tersebut memiliki keterhubungan fungsional.

Bengkalis dan Kepulauan Meranti dengan kekuatan maritimnya, Rokan Hilir dengan kawasan pesisir dan muaranya, Dumai sebagai pintu industri serta perdagangan, dan Siak dengan posisi strategisnya di jalur sungai dan hinterland dapat dipandang sebagai bagian dari satu ekosistem kawasan.

Di titik inilah gagasan Sri Indrapura menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh.

Pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya bukan sekadar persoalan mengganti nama wilayah atau membentuk struktur pemerintahan baru. Ada pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah wilayah yang diusulkan memiliki kapasitas fiskal, sumber daya manusia, infrastruktur, konektivitas, pelayanan publik dan kekuatan ekonomi yang cukup untuk berdiri sebagai provinsi?

Karena itu, narasi sejarah dapat menjadi modal identitas, tetapi tidak boleh menggantikan kajian kelayakan secara objektif.

Nama besar Sri Indrapura mungkin mampu membangun rasa memiliki dan memperkuat identitas masyarakat. Namun, keberhasilan sebuah provinsi baru pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintahannya menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, konektivitas antardaerah yang lebih baik, serta pengelolaan potensi ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Sri Indrapura bukan sekadar gagasan tentang provinsi baru, melainkan pertarungan antara memori sejarah dan kebutuhan masa depan.

Jika sejarah Kesultanan Siak menjadi fondasi identitas, maka kekuatan ekonomi pesisir, konektivitas Selat Melaka, sumber daya daerah dan kepentingan masyarakat harus menjadi fondasi kelayakannya.

Pertanyaan terbesarnya kini bukan hanya mengapa bernama Sri Indrapura, tetapi apakah kawasan yang mengusung nama besar sejarah tersebut benar-benar siap membangun masa depan sebagai sebuah daerah otonom baru?

Jawaban atas pertanyaan itu membutuhkan kajian akademik, data fiskal, analisis ekonomi, kesiapan infrastruktur serta keterlibatan masyarakat secara terbuka—bukan sekadar romantisme sejarah.

(Jismar)