Setahun Gerakan POS, Panggung Rakyat di Tayu Bongkar 13 Tuntutan: Pajak, Agraria, Nelayan hingga Korupsi Jadi Sorotan

PATI — Genap satu tahun gerakan masyarakat sipil yang digalang kelompok Pati Ora Sepele (POS), kritik terhadap pemerintah kembali disuarakan. Kali ini bukan melalui aksi demonstrasi di depan kantor pemerintahan, melainkan lewat panggung rakyat bertajuk “Guyub Rukun Melawan Kedholiman: Refleksi Satu Tahun Perjuangan”.

Kegiatan yang berlangsung di Alun-Alun Kecamatan Tayu, Rabu (12/8/2026) malam, mulai pukul 20.00 hingga 23.00 WIB itu dihadiri sekitar 60 orang. Panggung rakyat tersebut memadukan pernyataan sikap, puisi, musik, dan stand up comedy sebagai medium menyampaikan kritik sosial.

Di balik kemasan pesta rakyat, terdapat pesan politik-sosial yang cukup keras: POS menilai berbagai persoalan yang mereka suarakan selama satu tahun belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Ketua POS, Suharno, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan gerakan masyarakat Pati selama satu tahun terakhir.

Ia menyinggung persoalan kebijakan pajak yang menurut kelompoknya pernah membebani masyarakat berpenghasilan kecil. Suharno juga mempertanyakan mengapa gerakan masyarakat sipil masih harus terus dilakukan setelah satu tahun berlalu.

Menurut dia, sejumlah persoalan ketimpangan dan keadilan sosial dinilai belum terselesaikan.

“Transparansi tata kelola pemerintahan belum terwujud, korupsi masih terjadi,” demikian inti pernyataan yang disampaikan Suharno dalam kegiatan tersebut.

Bukan Sekadar Panggung Hiburan

Jika dilihat sekilas, kegiatan tersebut memang menyerupai pesta rakyat. Namun sejumlah alat peraga yang dibawa peserta menunjukkan bahwa acara tersebut memiliki pesan kritik yang kuat.

Spanduk yang dipasang antara lain memuat tulisan “Tanah Untuk Rakyat”, “Tambang Membunuhmu, Kami Tidak Mau Jadi Korban”, serta pesan tentang perjuangan warga Pati selama satu tahun.

Ada pula seruan “Kendeng Lestari, Bertani Karena Benar” dan narasi bahwa masyarakat Pati akan terus bersuara selama persoalan yang mereka anggap sebagai bentuk ketidakadilan belum terselesaikan.

Bendera Merah Putih dan bendera POS juga terlihat dalam kegiatan.

Rangkaian acara diawali pembukaan, sambutan, pernyataan sikap bersama, doa, kemudian dilanjutkan pesta rakyat berupa stand up comedy, pembacaan puisi dan parade band.

Format tersebut menunjukkan pola baru dalam menyampaikan kritik: pesan sosial dikemas melalui ruang kebudayaan agar kritik terhadap kebijakan publik dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.

13 Tuntutan, Dari Pajak hingga Nelayan

Bagian paling substantif dari kegiatan tersebut adalah pembacaan 13 tuntutan POS.

Tuntutan pertama menyasar persoalan pajak. POS meminta penghentian kebijakan pajak yang dianggap sangat membebani masyarakat berpenghasilan kecil.

Selanjutnya, mereka mendesak transparansi tata kelola anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

Di sektor agraria, POS menuntut reformasi agraria serta pemanfaatan tanah negara untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka juga meminta penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat kecil dalam konflik agraria.

Persoalan lingkungan dan sumber daya alam turut menjadi perhatian. POS meminta pengembalian fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta perlindungan terhadap laut dan pemulihan sumber penghidupan nelayan.

Tidak berhenti di sana, kelompok tersebut juga menyoroti konflik antar nelayan dan meminta perlindungan bagi nelayan lokal tradisional.

Persoalan banjir rob yang berdampak terhadap masyarakat dan petani juga masuk dalam daftar tuntutan.

Di bidang ketenagakerjaan, POS meminta adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Mereka juga mendesak realisasi pembangunan pangkalan truk yang dinilai diperlukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan.

Sementara di bidang politik pemerintahan, POS meminta DPRD kembali menjalankan fungsi sebagai penyerap dan penyampai aspirasi masyarakat desa.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan kebebasan masyarakat dan mahasiswa untuk berdiskusi, berserikat serta menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Tuntutan terakhir menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan soliditas masyarakat dalam menghadapi ketimpangan yang menurut mereka terjadi akibat lemahnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Kritik Dibungkus Musik dan Humor

Menariknya, POS tidak menyampaikan seluruh kritik tersebut dengan pola aksi konvensional.

Puisi, musik dan stand up comedy justru digunakan sebagai medium kritik sosial.

Melalui panggung tersebut, berbagai persoalan ketimpangan dan ketidakadilan dikemas menjadi pertunjukan yang lebih cair.

Stand up comedy yang dibawakan Dodo Jogja, puisi serta parade band menjadi bagian dari pesta rakyat.

Namun substansi yang dibawa tetap sama: kritik terhadap tata kelola pemerintahan dan berbagai persoalan sosial yang dianggap belum terselesaikan.

Dengan demikian, panggung rakyat tersebut tidak semata-mata menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi dan penyampaian aspirasi.

POS Tegaskan Bukan Gerakan Pemberontakan

Di tengah kritik keras terhadap pemerintah, Suharno menegaskan bahwa POS tidak bermaksud menjadi kelompok pemberontak.

Menurutnya, gerakan yang dilakukan merupakan bentuk kecintaan terhadap negara.

POS, kata dia, menginginkan negara yang bersih, transparan dan mampu mewujudkan keadilan sosial sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa kelompok tersebut berusaha menempatkan gerakannya sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, bukan sebagai gerakan yang bertujuan mengganti sistem negara.

Satu Tahun, Gerakan Belum Berhenti

Panggung rakyat di Tayu juga memperlihatkan bahwa isu yang dibawa POS tidak berhenti pada persoalan pajak.

Agenda mereka telah berkembang menjadi isu yang lebih luas: agraria, lingkungan, nelayan, buruh, tata kelola anggaran, fungsi legislatif, kebebasan menyampaikan kritik hingga pemberantasan korupsi.

Momentum satu tahun justru digunakan untuk menegaskan bahwa gerakan tersebut belum berakhir.

Bagi POS, satu tahun bukanlah garis finish, melainkan titik evaluasi untuk menentukan arah gerakan berikutnya.

Konsolidasi sejumlah kelompok dan tokoh masyarakat yang hadir juga memperlihatkan adanya upaya membangun jaringan gerakan sosial lintas kelompok.

Sejumlah pihak yang hadir antara lain tokoh POS, FIA Indonesia, Gertak Karangsari, FPPI serta unsur pendukung kegiatan.

Tantangan Berikutnya: Dari Panggung ke Kebijakan

Pertanyaan terbesar setelah panggung rakyat berakhir bukan lagi seberapa keras kritik disampaikan.

Pertanyaannya adalah: sejauh mana 13 tuntutan tersebut akan diterjemahkan menjadi agenda kebijakan dan ditanggapi pemerintah daerah maupun DPRD?

Sebab kritik publik akan kehilangan daya dorong apabila berhenti sebagai slogan.

Sebaliknya, apabila tuntutan tersebut berhasil masuk ke ruang dialog kebijakan, dibahas secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang terukur, maka panggung rakyat tersebut dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

POS sendiri menempatkan momentum satu tahun ini sebagai bagian dari konsolidasi warga untuk mengawal penegakan hukum, transparansi pemerintahan dan berbagai persoalan yang mereka nilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Hingga kegiatan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB, panggung rakyat tersebut dilaporkan berjalan aman dan kondusif.

Kini bola berada di dua sisi: masyarakat sipil yang terus menyuarakan tuntutan, dan pemerintah yang ditantang membuktikan sejauh mana suara tersebut benar-benar didengar.

(Rusmin/Heri)