Risma: Satria Pati Menampung Keluhan Warga Dibuka, Tata Kelola Pemerintahan Diawasi

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berupaya membuka ruang pengawasan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Salah satunya melalui rencana peluncuran aplikasi Satria Pati, yang diproyeksikan menjadi wadah masyarakat menyampaikan keluhan maupun laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pati.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Gerakan Jalan Lurus (GJL) yang digelar di Kantor GJL Pusat, Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Pati.

Dalam sambutannya, Risma menjelaskan bahwa melalui aplikasi tersebut, masyarakat nantinya dapat menyampaikan berbagai keluhan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Laporan yang masuk akan menjadi bahan untuk diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Pati guna dilakukan penanganan sesuai kewenangan.

Menurut Risma, mekanisme tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kanal pengaduan, tetapi juga bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, kredibel, dan akuntabel.

“Keluhan-keluhan masyarakat tentang tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati nantinya dapat ditampung melalui aplikasi Satria Pati untuk dilaporkan kepada Inspektorat,” demikian inti penyampaian Risma dalam acara tersebut.

Pati Harus Berbeda dari Masa Lalu

Risma juga menyinggung pentingnya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pati. Ia menginginkan agar pemerintahan Pati ke depan memiliki tata kelola yang lebih terbuka, dapat diawasi, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Risma mengaitkannya dengan kondisi sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung persoalan hukum.

Ia menyebut bahwa di Jawa Tengah telah terdapat lima kepala daerah/bupati yang tersandung masalah hukum.

Menurut Risma, kondisi tersebut semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pesan yang disampaikan bukan sekadar bagaimana pemerintah menjalankan program pembangunan, tetapi juga bagaimana setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Pemerintahan Kabupaten Pati harus berbeda dari yang dulu,” menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan Risma dalam kesempatan tersebut.

Pengawasan Publik Jadi Kunci

Peluncuran Satria Pati juga dapat menjadi ujian bagi keterbukaan Pemkab Pati. Sebab, keberadaan aplikasi pengaduan publik akan efektif apabila setiap laporan masyarakat benar-benar diverifikasi, ditindaklanjuti, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, masyarakat juga dituntut menggunakan kanal pengaduan secara bertanggung jawab. Laporan idealnya disertai informasi dan bukti yang memadai sehingga tidak berubah menjadi ruang penyebaran tuduhan tanpa dasar.

Dengan pola tersebut, pengawasan masyarakat dan pengawasan internal pemerintah dapat berjalan beriringan.

GJL sendiri selama ini dikenal sebagai organisasi masyarakat yang aktif menyuarakan berbagai persoalan publik, termasuk isu tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran.

Momentum HUT ke-9 GJL diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni organisasi, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan daerah.

Kini, tantangannya adalah memastikan Satria Pati benar-benar menjadi pintu masuk pengawasan publik, bukan sekadar aplikasi pengaduan.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kanal pengaduan bukan pada berapa banyak laporan yang masuk, melainkan seberapa transparan laporan tersebut ditangani dan seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.

(Winarni/Rusmin)