Risma: Pemerintahan Pati Sekarang Seperti Akuarium, Jangan Berani Macam-Macam

PATI – Pesan keras disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Gerakan Jalan Lurus (GJL) di Kantor GJL Pusat, Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Kabupaten Pati.

Di hadapan jajaran GJL dan para tamu undangan, Risma menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati ke depan harus berbeda dengan masa lalu. Ia mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, kredibel, dan akuntabel, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Salah satu langkah yang disiapkan Pemkab Pati adalah peluncuran aplikasi Satria Pati. Aplikasi tersebut dirancang sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun laporan terkait tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati.

Laporan masyarakat nantinya dapat menjadi bahan pengawasan dan diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Menurut Risma, keterbukaan terhadap laporan masyarakat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan dapat diawasi secara bersama-sama.

“Pemerintahan Sekarang Seperti Akuarium”

Pernyataan Risma kemudian menjadi perhatian ketika ia menggambarkan kondisi pemerintahan saat ini seperti akuarium.

Analogi tersebut menggambarkan bahwa aktivitas pemerintahan harus dilakukan secara terbuka karena mudah dilihat dan diawasi publik.

Risma mengingatkan agar jajaran pemerintahan tidak berani melakukan tindakan macam-macam.

“Pemerintahan sekarang ini seperti akuarium,” demikian pesan Risma dalam sambutannya, sembari menekankan pentingnya kehati-hatian dan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, setiap kebijakan dan tindakan aparatur pemerintahan pada akhirnya akan menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, tidak ada ruang bagi penyelenggara pemerintahan untuk bertindak di luar aturan.

Belajar dari Kepala Daerah yang Tersandung Hukum

Risma juga menyinggung kondisi pemerintahan daerah di Jawa Tengah. Ia menyebut telah ada lima kepala daerah/bupati di Jawa Tengah yang tersandung persoalan hukum.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan agar pemerintahan Kabupaten Pati tidak mengulangi persoalan yang sama.

Bagi Risma, pengalaman sejumlah kepala daerah yang berhadapan dengan persoalan hukum harus menjadi pembelajaran penting bagi seluruh aparatur pemerintahan.

Pemerintahan daerah, kata dia, harus dibangun dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi serta akuntabilitas.

“Pemerintahan Kabupaten Pati harus berbeda dari yang dulu,” tegasnya.

Satria Pati Jadi Ujian Keterbukaan Pemkab

Rencana peluncuran Satria Pati sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkab Pati sendiri. Sebab, ketika masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan laporan, pemerintah juga harus siap membuka mekanisme tindak lanjutnya.

Jangan sampai aplikasi hanya menjadi tempat menampung keluhan tanpa kejelasan penyelesaian.

Pengawasan publik akan memiliki makna apabila laporan masyarakat dapat diverifikasi secara profesional, ditindaklanjuti sesuai aturan, dan hasil penanganannya dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah peran Inspektorat Kabupaten Pati menjadi penting sebagai aparat pengawasan internal pemerintah.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab menggunakan kanal tersebut secara proporsional, dengan menyampaikan laporan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar tuduhan.

GJL: Pengawasan Tidak Boleh Berhenti pada Seremonial

Peringatan HUT ke-9 GJL di Kantor GJL Pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

GJL selama ini membawa semangat pengawasan dan kritik terhadap berbagai persoalan publik. Dengan adanya Satria Pati, ruang partisipasi tersebut berpotensi semakin terbuka.

Namun, publik tentu akan menunggu satu hal: apakah setiap laporan benar-benar ditindaklanjuti?

Sebab, pemerintahan yang transparan bukan hanya pemerintah yang membuka kanal pengaduan. Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang berani menerima kritik, memeriksa laporan, menindaklanjuti dugaan penyimpangan, dan menjelaskan hasilnya kepada masyarakat.

Jika konsep “pemerintahan seperti akuarium” benar-benar diterapkan, maka setiap kebijakan, penggunaan anggaran, dan tindakan pejabat publik harus siap dilihat serta diuji oleh masyarakat.

Kini bola berada di tangan Pemkab Pati: membuktikan bahwa Satria Pati bukan sekadar aplikasi, tetapi instrumen nyata untuk membersihkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

(Winarni/Rusmin)