Rakorcam Jakenan Soroti Gratifikasi, PBB hingga Dana Desa: Camat Ingatkan Desa Jangan Main-Main!

PATI – Persoalan tata kelola pemerintahan desa, kewajiban pajak, penggunaan Dana Desa hing

ga potensi gangguan keamanan menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Jakenan, Kabupaten Pati, Senin (31/8/2026).

Rakorcam yang digelar di Balai Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, mulai pukul 09.00 hingga 11.45 WIB tersebut dihadiri sekitar 60 peserta dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI-Polri, tenaga kesehatan, sekolah, instansi pemerintah, pendamping desa serta sejumlah elemen terkait.

Forum koordinasi lintas sektor tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin. Sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa ikut dibahas, mulai dari gratifikasi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dana Desa (DD), sensus ekonomi hingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Gratifikasi dan PBB Jadi Perhatian

Camat Jakenan Yoga Wibowo, A.P., dalam arahannya menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa.

Salah satunya berkaitan dengan gratifikasi. Persoalan tersebut menjadi penting karena aparatur pemerintahan desa berada dalam posisi yang harus menjaga integritas serta menghindari pemberian atau penerimaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain itu, pemerintah desa diminta segera menindaklanjuti PBB yang belum terselesaikan.

PBB menjadi salah satu kewajiban masyarakat sekaligus bagian dari pendapatan daerah. Karena itu, penyelesaian tunggakan menjadi pekerjaan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dana Desa Sudah Cair, Jangan Berhenti di Administrasi

Sorotan lain diarahkan pada Dana Desa.

Pemerintah desa yang telah menerima pencairan Dana Desa diminta segera merealisasikan program-program desa sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Pesan tersebut menjadi penting karena pencairan anggaran bukanlah tujuan akhir. Tantangan berikutnya justru berada pada tahap pelaksanaan, transparansi, pertanggungjawaban dan manfaat program bagi masyarakat.

Dengan kata lain, anggaran yang sudah cair harus benar-benar berubah menjadi program yang dirasakan masyarakat.

Sensus Ekonomi Juga Dibahas

Dalam Rakorcam, agenda sensus ekonomi turut disampaikan sebagai bagian dari koordinasi pemerintahan di tingkat wilayah.

Keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena desa merupakan salah satu pintu utama dalam membantu penyampaian informasi dan mendukung pendataan masyarakat maupun aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Data ekonomi yang akurat diperlukan sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Polisi Ingatkan Potensi Kriminalitas

Kapolsek Jakenan yang diwakili Iptu Adik Widiyanto, S.H., meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan di wilayah masing-masing.

Kondisi musim kemarau panjang dan situasi perekonomian yang tidak stabil dinilai perlu menjadi perhatian bersama karena tekanan sosial-ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga kamtibmas.

Ia mengajak pemerintah desa dan masyarakat meningkatkan kedisiplinan serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Pesannya jelas: jangan menunggu gangguan keamanan terjadi baru melakukan tindakan.

Babinsa: Jangan Mudah Terprovokasi Hoaks

Sementara itu, Danramil 05/Jakenan yang diwakili Koptu Edi Kuswanto, mengingatkan masyarakat agar lebih selektif menerima informasi, khususnya melalui media sosial.

Menurutnya, masyarakat perlu melakukan penyaringan informasi karena tidak seluruh informasi yang beredar di media sosial dapat dipastikan kebenarannya.

Informasi palsu atau hoaks yang tidak diverifikasi berpotensi memicu kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat.

Karena itu, sinergitas antara pemerintah desa, TNI-Polri dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga kondusivitas wilayah.

Pasopati Ajak Kepala Desa Perkuat Kolaborasi

Ketua Pasopati Kecamatan Jakenan, Yanti, juga mendorong kerja sama antarkepala desa dalam menyukseskan berbagai kegiatan yang sedang berjalan.

Kolaborasi antardesa dinilai penting agar program pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih efektif dan tidak terfragmentasi.

Rakorcam Bukan Sekadar Seremoni

Rakorcam Jakenan kali ini memperlihatkan bahwa sejumlah persoalan di tingkat desa saling berkaitan.

Gratifikasi menyentuh integritas aparatur. PBB berkaitan dengan kepatuhan masyarakat dan penerimaan daerah. Dana Desa berkaitan dengan tata kelola anggaran. Sensus ekonomi berkaitan dengan kualitas data. Sementara kamtibmas menyangkut stabilitas kehidupan masyarakat.

Seluruh persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Forum Rakorcam pun menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi program dan mencegah munculnya persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

Yang menjadi pekerjaan rumah bukan sekadar menghasilkan notulen rapat, melainkan memastikan setiap arahan benar-benar diterapkan di lapangan.

Apakah persoalan gratifikasi, PBB, Dana Desa dan kamtibmas hanya akan menjadi agenda rapat bulanan, atau benar-benar ditindaklanjuti hingga tingkat desa?

Jawabannya akan terlihat dari pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat setelah Rakorcam berakhir.

Kegiatan Rakorcam Kecamatan Jakenan berlangsung aman, tertib dan kondusif.

(Agus Suranto/Ahmad Jarmin)