Pilkades Pati Mulai Memanas di Atas Kertas: 401 Desa Masuk Proyeksi, Pemkab Siapkan Mitigasi Konflik

PATI — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan Pilkades antarwaktu di Kabupaten Pati mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pati. Bukan tanpa alasan, perubahan regulasi sekaligus banyaknya desa yang diproyeksikan memasuki masa akhir jabatan kepala desa berpotensi menjadikan agenda politik desa tersebut sebagai salah satu titik rawan pemerintahan daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Sinyal kewaspadaan itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pilkades Antarwaktu, yang digelar di Ruang Kembangjoyo Setda Kabupaten Pati, Kamis (13/8/2026).

Rapat berlangsung pukul 09.00 hingga 10.27 WIB dan dihadiri sekitar 50 peserta, mulai dari unsur Pemerintah Kabupaten Pati, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, OPD hingga para camat se-Kabupaten Pati.

Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dalam arahannya menekankan bahwa pelaksanaan Pilkades tidak boleh sekadar dipandang sebagai agenda rutin pergantian kepala desa.

Perubahan regulasi, penyesuaian masa jabatan, validasi data, kesiapan anggaran hingga potensi persoalan hukum harus dipersiapkan sejak awal.

401 Desa Masuk Radar Pilkades 2027–2029

Data yang dipaparkan Dispermades Kabupaten Pati menunjukkan skala agenda yang tidak kecil.

Untuk tahun 2027, terdapat proyeksi 65 desa, terdiri atas 61 desa yang diperkirakan memasuki akhir masa jabatan dan empat desa lainnya.

Kemudian pada 2028, jumlahnya diproyeksikan mencapai 121 desa.

Sementara pada 2029, jumlah tersebut melonjak menjadi 215 desa.

Jika seluruh proyeksi tersebut terealisasi, terdapat sekitar 401 desa yang masuk dalam peta pelaksanaan Pilkades dalam kurun 2027–2029.

Namun, angka tersebut belum merupakan angka final. Pemerintah daerah masih harus melakukan verifikasi administratif terhadap masa jabatan masing-masing kepala desa dan kondisi faktual di lapangan.

Di sinilah persoalan pertama berpotensi muncul.

Ketidaksesuaian data, perbedaan penafsiran masa jabatan atau perubahan regulasi dapat menjadi sumber sengketa apabila tidak diselesaikan jauh sebelum tahapan Pilkades dimulai.

Masa Jabatan Berubah, Jadwal Pilkades Harus Dirombak

Salah satu persoalan utama yang dibahas dalam rakor adalah perubahan regulasi pemerintahan desa.

Dalam paparan Dispermades disebutkan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026 menjadi dasar penyesuaian pelaksanaan Pilkades.

Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun membuat pemerintah daerah perlu melakukan penataan ulang terhadap jadwal dan penggelombangan Pilkades.

Artinya, jadwal Pilkades yang sebelumnya telah dipetakan tidak serta-merta dapat digunakan tanpa penyesuaian.

Regulasi daerah juga harus diselaraskan dengan ketentuan terbaru.

Situasi tersebut menjadi penting karena Pilkades bukan hanya persoalan siapa yang akan menjadi kepala desa berikutnya, tetapi juga menyangkut legitimasi proses, penggunaan anggaran, tahapan pemilihan hingga potensi keberatan dan sengketa.

Pemkab Pati Mulai Bicara Deteksi Dini

Menariknya, aspek keamanan dan potensi konflik turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut.

Plt. Bupati Pati meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi sekaligus melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan yang dapat mengganggu tahapan Pilkades.

Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Pilkades memiliki karakteristik berbeda dengan pemilu pada level nasional.

Kontestasi berlangsung sangat dekat dengan masyarakat. Kandidat, pendukung, keluarga dan kelompok kepentingan berada dalam lingkungan sosial yang sama.

Karena itu, persoalan administrasi yang tidak segera diselesaikan berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak dikelola secara transparan dan berdasarkan aturan.

Bukan Sekadar Menyiapkan Kotak Suara

Pemkab Pati kini dituntut tidak hanya menyiapkan tahapan teknis pemungutan suara.

Ada sedikitnya lima pekerjaan besar yang harus diselesaikan sebelum Pilkades masuk ke tahap pelaksanaan.

Pertama, validasi data desa dan masa jabatan kepala desa.

Kedua, sinkronisasi regulasi daerah dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.

Ketiga, penyusunan tahapan dan jadwal Pilkades.

Keempat, penghitungan serta kesiapan anggaran.

Kelima, mitigasi potensi persoalan hukum dan keamanan.

Dengan jumlah desa yang diproyeksikan mencapai ratusan, pekerjaan tersebut bukan perkara sederhana.

Kesalahan administratif di satu desa saja dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih panjang jika tidak ditangani sejak awal.

Forkopimda Turun dalam Satu Meja

Keseriusan pemerintah daerah juga terlihat dari keterlibatan unsur Forkopimda dalam rapat tersebut.

Ketua DPRD Pati diwakili Anggota Komisi A Danu Ikhsan HC. Kapolresta Pati diwakili Wakasat Intelkam AKP Hartoyo, S.H., sedangkan Dandim 0718/Pati diwakili Pasi Intel Kapten Inf Mustamir.

Dari unsur Kejaksaan Negeri Pati hadir Kasubsi 2 Intelijen Imam Subaweh Arifin, S.H., M.H.

Selain itu hadir Pj. Sekda Pati Siti Subiati, S.H., M.M., Asisten I Sekda Pati Indrianto, S.H., M.Si., para kepala OPD terkait serta seluruh camat se-Kabupaten Pati.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa Pilkades mulai diposisikan sebagai agenda yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, bukan semata urusan pemerintahan desa.

Pertanyaan Besarnya: Siapkah 401 Desa?

Rakor tersebut memang menjadi langkah awal. Namun, pekerjaan sesungguhnya justru berada setelah rapat selesai.

Proyeksi 65 desa pada 2027, 121 desa pada 2028 dan 215 desa pada 2029 harus segera diuji dengan data administratif yang akurat.

Pemerintah juga harus memastikan tidak terjadi kekosongan hukum akibat perubahan regulasi, tidak terjadi tumpang tindih tahapan, serta seluruh desa memahami aturan yang menjadi dasar pelaksanaan.

Sebab, semakin besar jumlah desa yang melaksanakan Pilkades, semakin besar pula potensi munculnya persoalan apabila persiapan dilakukan secara parsial.

Pilkades Pati 2027–2029 belum dimulai. Tetapi peta kerawanannya sudah mulai terlihat.

Kini publik menunggu apakah pemerintah daerah mampu mengubah rakor tersebut menjadi persiapan konkret: regulasi yang jelas, data yang valid, anggaran yang siap, tahapan yang transparan, serta mekanisme pencegahan konflik yang benar-benar berjalan.

Satu hal yang pasti, 401 desa dalam proyeksi tiga tahun bukan angka kecil. Jika persiapannya terlambat, persoalannya bisa jauh lebih besar daripada sekadar urusan pergantian kepala desa.

(Arikha/Ragito)