Petani Tebu Pati “Geruduk” Jakarta! 80 Orang Berangkat, Desak HPP Naik Jadi Rp16.875/Kg dan Setop Impor Gula

PATI – Keresahan petani tebu terhadap harga gula kembali memuncak. Sekitar 80 petani tebu dari Kabupaten Pati diberangkatkan menuju Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 1 September 2026.

Mereka membawa satu isu utama: menuntut pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula petani dari Rp14.500 menjadi Rp16.875 per kilogram.

Mobilisasi massa tersebut dipantau pada Senin (31/8/2026) sore di DPC Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PG Trangkil, Jalan Raya Pati–Tayu Km 5, Desa Margorejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.

Sekitar 80 peserta berangkat menggunakan dua bus menuju Jakarta. Mereka dijadwalkan bergabung dengan petani tebu dari berbagai daerah dalam aksi yang diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 petani tebu se-Indonesia.

Tiga Tuntutan Petani: HPP Rp16.875, Hapus HET, Rendemen Minimal 8 Persen

Ada tiga tuntutan utama yang dibawa petani tebu ke Jakarta.

• Pertama, menaikkan HPP gula petani dari Rp14.500 menjadi Rp16.875 per kilogram.
• Kedua, menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) gula.
• Ketiga, meminta pemerintah menetapkan rendemen tebu minimal 8 persen.

Bagi petani, persoalan harga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya biaya produksi. Kenaikan harga pupuk, biaya tenaga kerja dan kebutuhan produksi lainnya dinilai semakin menekan margin petani.

Sejumlah poster yang dibawa dalam perjalanan menuju Jakarta bahkan secara tegas menggambarkan keresahan tersebut.

Di antaranya bertuliskan:

• “Pupuk Mahal Mengancam Swasembada Pangan.”
• “Naikkan HPP Gula Petani Rp16.875/Kg.”
• “Pupuk Mahal, HPP Gula Murah.”
• “HPP Gula Rendah, Petani Resah.”

Petani juga menyerukan agar pemerintah mempermudah Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu, menghapus HET gula serta menghentikan impor gula konsumsi.

Dua Bus Bawa Petani Pati ke Jakarta

Dua bus Syakira Perdana dari PG Trangkil digunakan untuk mengangkut peserta.

Bus pertama bernomor polisi K 7417 OA, sedangkan bus kedua bernomor polisi K 7408 DA.

Selain peserta, rombongan juga membawa sejumlah perlengkapan aksi berupa poster, payung, kaos, banner serta sekitar dua kuintal gula yang rencananya dibagikan.

Peserta tidak hanya berasal dari pengurus dan petani tebu Pati. Dalam rombongan tersebut juga terdapat sekitar 10 petani tebu dari Kabupaten Rembang.

Sejumlah pengurus APTRI PG Trangkil turut bergabung, di antaranya Ketua DPC APTRI PG Trangkil sekaligus anggota DPRD Pati Drs. H. Kamari, Koorlap PG Trangkil Suyitno, Wakil Ketua II APTRI PG Trangkil H. Suyuti, Sekretaris Hadi Prabowo, Wakil Bendahara Endang serta pengurus lainnya.

Rombongan meninggalkan Pati sekitar pukul 17.27 WIB dalam keadaan aman dan tertib.

Kenapa Petani Sampai Turun ke Jakarta?

Mobilisasi ini menjadi sinyal bahwa persoalan harga gula bukan lagi sekadar keluhan individu petani.

Petani menganggap persoalan HPP berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha tani tebu. Ketika biaya produksi meningkat sementara harga yang diterima petani dianggap belum memadai, tekanan terhadap pendapatan petani semakin besar.

Dalam analisis lapangan, ketidakpuasan tersebut disebut telah terakumulasi selama beberapa tahun akibat belum adanya kepastian mengenai harga gula yang dianggap mampu mengimbangi biaya produksi.

Karena itu, aksi ke Jakarta dipandang sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera memberikan kepastian kebijakan.

Istana dan Kemenko Pangan Jadi Sasaran Aspirasi

• Aksi dijadwalkan berlangsung pada:
• Hari/Tanggal: Selasa, 1 September 2026
• Waktu: sekitar pukul 09.00 WIB

Lokasi: kawasan Istana Negara dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta.

Rombongan petani Pati akan bergabung dengan petani tebu dari berbagai daerah.

Pesan yang ingin disampaikan sederhana tetapi berdampak besar: petani meminta harga gula yang dianggap mampu memberikan ruang hidup yang layak bagi keberlangsungan usaha tani tebu.

Petani Menuntut, Pemerintah Dihadapkan pada Pilihan Sulit

Di satu sisi, pemerintah harus menjaga harga gula tetap terjangkau bagi konsumen.

Namun di sisi lain, harga yang terlalu rendah di tingkat petani dapat mengurangi insentif produksi dan berpotensi mengganggu keberlanjutan industri gula nasional.

Di sinilah tuntutan petani menjadi persoalan kebijakan yang tidak sederhana.

Penetapan HPP, HET, rendemen, pupuk, akses pembiayaan hingga kebijakan impor saling berkaitan.

Jika kebijakan harga tidak memperhitungkan struktur biaya produksi petani, persoalannya bukan hanya soal angka Rp14.500 atau Rp16.875 per kilogram, tetapi menyangkut pertanyaan lebih besar: apakah menjadi petani tebu masih memberikan keuntungan yang layak?

Aksi Damai, Jangan Sampai Ditunggangi

Mobilisasi petani Pati sejauh ini berlangsung tertib dan kondusif.

Koordinasi dengan pengurus dan tokoh APTRI diperlukan agar penyampaian aspirasi di Jakarta tetap berjalan damai serta tidak berkembang menjadi tindakan anarkis.

Pada saat yang sama, kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang mencoba menunggangi isu petani juga menjadi perhatian dalam pengamanan aksi.

Namun, substansi tuntutan petani tetap harus ditempatkan sebagai persoalan utama.

Petani tidak datang ke Jakarta sekadar membawa poster. Mereka membawa persoalan biaya produksi, harga gula, rendemen, akses pembiayaan dan masa depan usaha tani tebu.

Kini pemerintah ditantang memberikan jawaban yang konkret.

Apakah HPP Rp16.875 per kilogram akan menjadi kenyataan, atau tuntutan petani tebu kembali berhenti sebagai aspirasi yang menunggu kebijakan?

Perjalanan dua bus dari Pati menuju Jakarta menjadi bagian dari pertaruhan tersebut.

(Widodo, Rusmin, Heri)