Petani Garam Tlogoharum “Meledak”! Tagih Janji Kepala Desa dan Bongkar Tuntutan Transparansi Dana Desa

PATI — Sekitar 100 petani dan warga yang tergabung dalam Aliansi Petani Garam Tlogoharum, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, turun ke jalan, Sabtu (29/8/2026). Mereka mendatangi Balai Desa Tlogoharum untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang menyentuh langsung persoalan ekonomi petani garam hingga transparansi tata kelola pemerintahan desa.

Aksi yang berlangsung pukul 09.00–10.00 WIB tersebut menjadi sinyal keras bahwa persoalan akses air laut menuju kawasan tambak tidak lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata.

Bagi petani garam, air laut adalah urat nadi produksi. Ketika saluran air terganggu, produksi garam ikut terancam dan penghasilan petani menjadi taruhannya.

Dengan menggunakan satu unit mobil pikap yang dilengkapi sound system, spanduk, serta bendera Merah Putih, massa menyuarakan berbagai tuntutan di depan Balai Desa Tlogoharum.

Sejumlah tulisan yang dibawa massa antara lain, “Rakyat Butuh Didengar”, “Hidup Sulit Petani Menjerit”, “Butuh Kerja Nyata Bukan Janji Saja”, “Transparansi Dana Desa”, hingga seruan “Hilangkan Tradisi Ngerese”.

Saluran Air Jadi Pemicu Utama

Salah satu tuntutan utama Aliansi Petani Garam adalah menagih janji Kepala Desa Tlogoharum mengenai pengerukan dan normalisasi saluran air yang menjadi akses pasokan air laut menuju kawasan tambak.

Persoalan ini menjadi krusial bagi petani garam karena keberadaan saluran air yang berfungsi baik sangat menentukan kelancaran pengisian tambak.

Massa juga mendesak Pemerintah Desa Tlogoharum memberikan penjelasan mengenai penggunaan Dana Desa, terutama terhadap sejumlah program dan pembangunan yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, massa meminta evaluasi secara terbuka dan objektif terhadap kinerja serta kompetensi jajaran perangkat desa, termasuk perangkat desa yang baru dilantik.

Dengan kata lain, aksi tersebut tidak hanya menagih pembangunan fisik, tetapi juga mempertanyakan arah kebijakan pemerintahan desa: untuk siapa anggaran desa digunakan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?

• Kepala Desa Terima Tuntutan, Beri Tenggat Satu Minggu
• Kepala Desa Tlogoharum, Manaf, akhirnya memberikan respons terhadap tuntutan massa.
• Pemerintah Desa menyatakan menerima tuntutan yang disampaikan para petani garam.

Yang paling menarik, pemerintah desa menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan pembuatan saluran air laut hingga mencapai kawasan tambak petani garam dalam waktu paling lama satu minggu.

Bahkan, Kepala Desa Tlogoharum membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tuntutan massa.

Janji tersebut kini menjadi titik krusial.

Sebab, setelah pernyataan tertulis dibuat, masyarakat memiliki dasar untuk menagih realisasi pekerjaan tersebut.

Satu minggu bukan waktu yang panjang. Dan bagi petani garam, setiap hari keterlambatan bisa berarti persoalan ekonomi yang semakin berat.

Kelompok Tani Garam Akan Diaktifkan Kembali

Selain persoalan saluran air, pemerintah desa juga menyampaikan rencana mengaktifkan kembali kelompok tani garam.

Kelompok tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menampung keluhan, aspirasi, dan masukan para petani garam.

Pemerintah desa juga menyebut akan melakukan reorganisasi kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Langkah tersebut menjadi bagian dari respons atas berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi.

Dana Desa Disorot, Masyarakat Minta Transparansi

Sorotan mengenai Dana Desa menjadi salah satu bagian paling sensitif dalam aksi tersebut.

Massa meminta keterbukaan mengenai penggunaan anggaran desa, terutama program pembangunan yang dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

Namun demikian, tudingan mengenai adanya ketidaksesuaian antara anggaran dalam APBDes dan realisasi fisik di lapangan masih berupa dugaan yang disampaikan dalam forum aksi dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti.

Karena itu, transparansi menjadi penting.

Jika pengelolaan anggaran desa telah sesuai ketentuan, keterbukaan data justru dapat menjadi jawaban terhadap pertanyaan masyarakat.

Sebaliknya, jika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan anggaran, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan dapat menjadi jalan untuk memastikan penggunaan uang negara benar-benar sesuai peruntukannya.

Ultimatum Petani: Janji Tak Dipenuhi, Aksi Akan Kembali

Aliansi Petani Garam Tlogoharum memberikan peringatan tegas.

Apabila tuntutan yang telah disepakati tidak direalisasikan, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi di Balai Desa Tlogoharum.

Dengan demikian, aksi 29 Agustus bukan akhir dari persoalan.

Justru satu minggu ke depan menjadi ujian bagi Pemerintah Desa Tlogoharum.

1. Apakah saluran air benar-benar dikerjakan sesuai janji?
2. Apakah aspirasi petani garam benar-benar ditindaklanjuti?
3. Dan apakah tuntutan transparansi Dana Desa akan dijawab dengan keterbukaan data dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini berada di meja Pemerintah Desa Tlogoharum.

Bagi petani garam, persoalannya sederhana: mereka tidak sedang meminta janji baru. Mereka menuntut kerja nyata yang dapat langsung dirasakan.

Aksi berlangsung aman dan kondusif dengan kehadiran unsur Forkopimcam Wedarijaksa, Pemerintah Desa Tlogoharum, serta jajaran terkait.

Namun pesan yang dibawa para petani sudah cukup jelas:

Jika air untuk tambak tersendat, ekonomi petani ikut tersendat. Jika janji tidak ditepati, aksi bisa kembali digelar. Dan jika anggaran desa dipertanyakan, transparansi menjadi satu-satunya jawaban yang paling kuat.

(Mdj)