Mimpi! Presiden Prabowo Sampaikan Arah APBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,8–6,5 Persen

PATI — DPRD Kabupaten Pati mengikuti secara virtual Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jalan Dr. Wahidin Nomor 2A, Pati, Jumat (14/8/2026), mulai pukul 13.30 hingga 16.45 WIB. Agenda kenegaraan itu terpusat dari Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Rapat di DPRD Kabupaten Pati dipimpin Ketua DPRD Pati H. Ali Badrudin, S.E., dan dihadiri Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit, S.I.K., M.H., Kasdim 0718/Pati Mayor CPL Kuswaranto, Ketua Pengadilan Agama Pati Nurbaeti, S.Ag., M.H., Pj. Sekretaris Daerah Pati Siti Subiati, S.H., M.M., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, para camat, awak media serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN tidak semata-mata merupakan dokumen keuangan negara. APBN harus menjadi instrumen perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menopang pembangunan secara berkelanjutan.

Presiden juga menyoroti situasi global yang masih menghadapi berbagai tekanan, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional sehingga kebijakan fiskal harus disusun secara hati-hati sekaligus tetap mampu mendorong pertumbuhan.

Untuk 2027, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi nasional menjadi salah satu perhatian utama, disertai komitmen menjaga kesehatan APBN melalui pengendalian defisit dan pengelolaan anggaran secara prudent.

Sejumlah indikator ekonomi utama juga disampaikan. Pendapatan negara diproyeksikan berada pada kisaran 11,82–12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan sekitar 13,62–14,80 persen terhadap PDB.

Adapun defisit APBN diarahkan berada pada kisaran 1,80–2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah juga menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5–3,5 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai sekitar 5,8–6,5 persen.

Di sisi program prioritas, pemerintah akan memberikan perhatian pada penguatan ketahanan pangan, sektor energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan sosial serta peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi tersebut diarahkan menjadi bagian dari rantai pasok nasional sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat mulai tingkat desa hingga kabupaten.

Presiden juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Pemerintah diminta memastikan penggunaan APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran negara.

Rangkaian rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung dari Presiden kepada Ketua DPR RI. Dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Ketua DPD RI beserta surat permintaan pertimbangan.

Prosesi juga ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan RUU APBN oleh Presiden dan Ketua DPR RI serta penyerahan dokumen kepada Ketua DPD RI sebelum rapat paripurna ditutup.

Bagi pemerintah daerah, arah kebijakan APBN 2027 tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan fiskal nasional, khususnya pada sektor pangan, energi, pemberdayaan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan.

(Sumadi)