Sudarmanto Soroti Keaslian Bukti Penggugat Intervensi, Data Luas dan Nilai Tak Sinkron

REMBANG — Pertapakendeng.com — Sengketa perdata dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2026/PN Rbg di Pengadilan Negeri Rembang memasuki babak yang semakin menarik. Dalam dokumen Duplik Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal atas Replik dan Gugatan Intervensi, tanggal 20 Juli 2026, muncul sejumlah keberatan serius terhadap alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat Intervensi.

Sengketa tersebut melibatkan Sudarmanto sebagai Penggugat/Penggugat Asal sekaligus Tergugat Intervensi I, Darmaji sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi II, serta Bupati Rembang H. Harno, S.E. sebagai pihak yang disebut dalam permohonan intervensi.

Melalui dokumen yang diajukan secara elektronik melalui e-Court, Sudarmanto pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatan asal dan menolak klaim Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Yang menjadi sorotan utama bukan sekadar substansi kepemilikan tanah, tetapi persoalan keabsahan dan konsistensi sejumlah dokumen yang digunakan sebagai dasar gugatan intervensi.

Fotokopi Tanpa Dokumen Asli Dipersoalkan

Dalam duplik tersebut, pihak Tergugat Intervensi I menyampaikan keberatan formil terhadap sejumlah bukti surat yang disebut hanya berupa fotokopi dan menurut mereka tidak disertai dokumen asli.

Salah satu dasar yang dikemukakan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang menurut pihak pembuat duplik berkaitan dengan penilaian alat bukti fotokopi ketika dokumen aslinya tidak tersedia.

Namun, apakah keberatan tersebut pada akhirnya dapat menggugurkan nilai pembuktian dokumen, tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai berdasarkan hukum acara dan keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak.

Surat Penawaran Tahun 2005 Dipertanyakan

Salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah Surat Permintaan Penawaran dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang Nomor 035/V/2005 tertanggal 17 Mei 2005.

Dalam duplik, pihak Tergugat Intervensi I mempersoalkan karena dokumen tersebut disebut hanya berupa fotokopi dan tidak terdapat aslinya.

Selain itu, dokumen tersebut dipersoalkan karena pada fisik fotokopinya, menurut duplik, tidak terlihat cap atau stempel kedinasan serta logo dan kop surat Setda Rembang.

Alamat penerima surat juga dipersoalkan karena disebut tidak jelas. Pihak Tergugat Intervensi II, Darmaji, disebut telah membantah menerima atau membuat surat tersebut.

Pihak pembuat duplik kemudian mempertanyakan mengapa tidak terdapat bukti korespondensi maupun tanda terima surat yang dapat menunjukkan bahwa dokumen tersebut benar-benar pernah diterima oleh pihak yang dituju.

Nama Darmaji dan Persoalan Identitas

Keberatan lebih tajam diarahkan terhadap Surat Penawaran Harga Nomor 01/V/2005 tertanggal 23 Mei 2005.

Dalam dokumen duplik, surat tersebut disebut mencantumkan nama H Darmadji dengan alamat Desa Tawangrejo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

Persoalan kemudian muncul karena pihak Tergugat Asal yang tercantum dalam perkara adalah Darmaji, beralamat di Desa Kulutan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Perbedaan nama dan alamat tersebut dijadikan dasar oleh pihak Tergugat Intervensi I untuk mempertanyakan apakah kedua nama tersebut benar-benar menunjuk orang yang sama.

Tidak berhenti di situ, isi surat juga dipersoalkan karena menurut duplik tidak menjelaskan secara rinci bidang tanah yang ditawarkan, lokasi atau blok tanah, serta dasar kepemilikan tanah.

Pihak pembuat duplik bahkan menyebut dokumen tersebut diduga kuat palsu atau hasil rekayasa.

Namun, tudingan tersebut merupakan dalil salah satu pihak dalam perkara dan belum merupakan fakta hukum yang telah diputus atau dibuktikan oleh pengadilan.

Nomor Surat Sama, Isi Dipersoalkan

Duplik juga menyoroti penggunaan Nomor 01/V/2005 dalam dokumen penawaran tanah.

Pihak Tergugat Intervensi I mempertanyakan penggunaan nomor surat dan narasi yang dinilai memiliki kemiripan untuk dokumen penawaran kepada pihak berbeda.

Menurut dalil yang dituangkan dalam duplik, kondisi tersebut dianggap janggal apabila dokumen tersebut benar-benar merupakan surat resmi yang dibuat oleh pihak yang berwenang.

Pertanyaan akhirnya kembali kepada pembuktian: siapa yang membuat surat tersebut, untuk siapa surat itu dibuat, apakah benar pernah dikirim, dan apakah terdapat bukti administrasi yang mendukung keberadaannya pada tahun 2005?

SPK 2 Juli 2005 Dipertanyakan

Dokumen lain yang menjadi sorotan adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 060/VII/2005 tertanggal 2 Juli 2005.

Surat tersebut disebut ditujukan kepada H Achiyar, H Darmadji dan Muarif, dengan alamat Desa Tawangrejo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

Pihak pembuat duplik mempertanyakan identitas para penerima SPK tersebut dan berargumentasi bahwa apabila dokumen itu benar serta para pihak benar-benar merupakan rekanan pemerintah, seharusnya terdapat hubungan hukum yang jelas antara para penerima pekerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Secara formil, duplik kembali mempersoalkan tidak adanya dokumen asli, kop surat kedinasan, tanda terima surat, serta cap atau stempel kedinasan pada fotokopi yang diajukan.

Angka Luas Tanah dan Nilai Uang Jadi Titik Panas

Yang menarik, keberatan tidak hanya menyangkut bentuk dokumen. Pihak Tergugat Intervensi I juga membandingkan sejumlah dokumen berdasarkan luas tanah dan nilai transaksi.

Dalam duplik, terdapat perbandingan antara SPK, Berita Acara Serah Terima (BAST), KIB A dan SPMU.

Menurut Sudarmanto yang mengajukan duplik, angka-angka menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

Perbedaan tersebut kemudian dijadikan argumentasi bahwa dokumen-dokumen yang diajukan perlu diuji secara lebih mendalam.

Namun, angka dalam dokumen tersebut juga masih harus dibaca secara hati-hati karena setiap dokumen dapat memiliki fungsi administratif berbeda. Penentuan apakah perbedaan angka tersebut menunjukkan cacat hukum atau justru dapat dijelaskan melalui konteks administrasi proyek merupakan ranah pembuktian di persidangan.

Pelepasan Hak Tanah Juga Dipersoalkan

Dokumen berikutnya yang menjadi perhatian adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 590/391/2005 tertanggal 26 Juli 2005, yang disebut berasal dari H Achiyar, H Darmadji dan Muarif kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Setda Rembang.

Pihak Tergugat Intervensi I kembali mempertanyakan konsistensi dokumen tersebut dengan BAST, SPMU dan KIB A.

Dalil duplik menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen tersebut, baik menyangkut luas tanah maupun nilai uang.

Di sinilah sengketa mulai bergeser dari sekadar persoalan siapa yang menguasai tanah menjadi pertanyaan yang lebih mendasar:

Bagaimana sebenarnya rangkaian administrasi pengadaan atau perolehan tanah tersebut pada tahun 2005 dibentuk, siapa pihak yang terlibat, tanah mana yang dimaksud, berapa luas sebenarnya, dan bagaimana pembayaran serta penyerahan hak dilakukan?

Persoalan Bukan Sekadar Fotokopi

Dari materi duplik, terlihat bahwa keberatan pihak Tergugat Intervensi I dibangun pada dua lapisan.

Pertama, lapisan formil, yakni keberadaan dokumen asli, tanda tangan, kop surat, cap/stempel, meterai, alamat penerima, serta bukti korespondensi.

Kedua, lapisan materiil, yakni konsistensi antara satu dokumen dengan dokumen lainnya mengenai identitas pihak, luas tanah, nilai pembayaran, dasar kepemilikan, hingga hubungan antara dokumen penawaran, SPK, BAST, SPMU dan KIB.

Jika seluruh dokumen tersebut benar-benar berkaitan dengan objek tanah yang sama, maka keterkaitan kronologisnya menjadi penting untuk diuji di persidangan.

Hakim yang Akan Menentukan

Meski duplik memuat tudingan keras mengenai dugaan dokumen palsu dan rekayasa, perlu ditegaskan bahwa tudingan tersebut merupakan dalil dari salah satu pihak dalam perkara dan belum menjadi kesimpulan hukum pengadilan.

Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan masing-masing alat bukti, termasuk apakah dokumen fotokopi dapat dipertimbangkan, bagaimana pembuktian terhadap dokumen tanpa asli dilakukan, serta apakah perbedaan data antar-dokumen memiliki konsekuensi hukum terhadap pokok sengketa.

Dengan demikian, perkara Nomor 16/Pdt.G/2026/PN Rbg kini bukan hanya menarik karena sengketa tanahnya, tetapi juga karena adanya pertarungan argumentasi mengenai validitas dokumen administrasi yang disebut berasal dari tahun 2005.

Pertanyaan terbesarnya adalah:

Apakah perbedaan antara SPK, BAST, SPMU, KIB A dan surat pelepasan hak tersebut dapat dijelaskan secara administratif, atau justru menjadi celah yang memengaruhi kekuatan pembuktian pihak yang mengajukannya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sepenuhnya akan bergantung pada pemeriksaan alat bukti, keterangan para pihak maupun saksi, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara yang masih berjalan.

(Sumadi)