Ribuan Nelayan Pantura Bersiap Kepung Istana, Krisis BBM Dinilai Ancam Nafas Sektor Perikanan

PATI – Gelombang protes nelayan Pantai Utara (Pantura) Jawa dipastikan terus membesar. Sejumlah tokoh nelayan dari Juwana, Kabupaten Pati, mulai mematangkan rencana aksi nasional di depan Istana Negara pada 17 Juli 2026. Isu utama yang diusung adalah tuntutan agar pemerintah segera menetapkan kebijakan harga BBM khusus bagi nelayan serta menjamin ketersediaan solar bersubsidi.

Rencana tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di kawasan Jalan Pati–Juwana, Senin (6/7/2026). Pertemuan dihadiri jajaran pengurus Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS), tokoh nelayan, serta unsur kepolisian.

Dari hasil rapat, peserta menyepakati sejumlah agenda, di antaranya keberangkatan massa menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat menuju Jakarta. Koordinasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 10 Juli 2026 di Dinas Kelautan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, dengan melibatkan perwakilan nelayan dari Pati, Batang, Pekalongan, Tegal, hingga Jakarta.

Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana, Eko Budiyono, menilai persoalan BBM bukan lagi sekadar masalah distribusi, melainkan telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha penangkapan ikan. Menurutnya, tingginya biaya operasional membuat banyak nelayan kesulitan melaut secara normal.

Data di lapangan menunjukkan bahwa BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional kapal penangkap ikan. Ketika harga meningkat atau pasokan tersendat, pendapatan nelayan ikut tergerus sehingga memengaruhi roda ekonomi masyarakat pesisir.

Secara regulasi, pemerintah memang mengatur penyediaan dan penyaluran BBM bersubsidi melalui berbagai ketentuan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Nelayan tertentu juga termasuk kelompok yang dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, kalangan nelayan menilai implementasi di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan kuota, mekanisme penyaluran, hingga harga yang dinilai belum memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan skala kecil.

Jika tuntutan tersebut tidak memperoleh respons yang memadai, aksi pada 17 Juli mendatang diperkirakan akan menjadi salah satu mobilisasi nelayan terbesar dari kawasan Pantura dalam beberapa tahun terakhir. Besarnya jumlah massa lintas daerah berpotensi menjadikan persoalan BBM nelayan sebagai isu nasional yang mendapat sorotan luas.

Hingga berita ini disusun, agenda yang dibahas masih berupa rencana penyampaian aspirasi. Belum terdapat pernyataan resmi dari pemerintah pusat mengenai tuntutan yang akan disampaikan para nelayan tersebut.

(Sumadi)