PN Pati Jadwalkan Eksekusi di Bajomulyo pada 23 Juli 2026, Sengketa Hukum Memasuki Tahap Akhir

PATI – Pengadilan Negeri (PN) Pati menjadwalkan pelaksanaan eksekusi pengosongan objek hasil lelang di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada Kamis, 23 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi yang telah terdaftar dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Eks.RL/2025/PN Pti.

Berdasarkan surat pemberitahuan Panitera PN Pati Nomor 1567/PAN.PN.W12-U10/HK2.4/VI/2026, pemohon eksekusi, Sujarsi, diminta hadir untuk menyaksikan pelaksanaan eksekusi terhadap objek tanah yang berada di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

Permohonan eksekusi tersebut diajukan berdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor 1600/37/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata.

Dalam perkara ini, pihak yang menjadi termohon eksekusi adalah Slamet Warsito dan Widya Rini Kusumaningrum.

Tahap Akhir Proses Hukum

Pelaksanaan eksekusi merupakan tahapan akhir dari proses perdata setelah pemohon memperoleh hak eksekutorial atas objek yang dilelang. Berdasarkan ketentuan Pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Grosse Risalah Lelang yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga dapat dimohonkan eksekusi apabila pihak yang menguasai objek tidak menyerahkan secara sukarela.

Selain itu, tata cara pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR, yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan maupun titel eksekutorial.

Gugatan dan Upaya Hukum Tidak Serta Merta Menunda Eksekusi

Kuasa hukum pemohon sebelumnya menyampaikan bahwa masih terdapat proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang terkait objek sengketa tersebut. Namun, menurutnya, keberadaan gugatan tersebut tidak secara otomatis menghentikan pelaksanaan eksekusi.

Dalam praktik peradilan, gugatan baru maupun perkara yang sedang berjalan di pengadilan lain tidak menangguhkan eksekusi, kecuali terdapat penetapan pengadilan yang memerintahkan penundaan, atau adanya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang dikabulkan atau dipandang memiliki alasan hukum yang cukup.

Ketentuan mengenai perlawanan pihak ketiga (derden verzet) diatur dalam Pasal 378 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), yaitu upaya hukum bagi pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas objek yang akan dieksekusi.

Sejumlah Putusan Mahkamah Agung Menjadi Pedoman

Sejumlah putusan Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek hasil lelang, di antaranya:

• Putusan Mahkamah Agung Nomor 821 K/Sip/1974, yang menegaskan bahwa gugatan baru tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pdt/1984, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksekusi hanya dapat ditunda apabila terdapat alasan hukum yang sah berdasarkan penetapan pengadilan.
• Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991, yang memberikan perlindungan kepada pihak ketiga melalui mekanisme derden verzet apabila benar-benar memiliki hak atas objek eksekusi.
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 PK/Pdt/2006, yang menegaskan bahwa pembeli lelang yang beritikad baik harus memperoleh perlindungan hukum atas hak yang diperolehnya melalui lelang yang sah.

Pembeli Lelang Beritikad Baik Dilindungi Hukum

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Agung juga secara konsisten menegaskan bahwa pembeli yang memperoleh objek melalui lelang resmi negara dan dilakukan sesuai prosedur merupakan pembeli beritikad baik yang wajib memperoleh perlindungan hukum.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan menghasilkan risalah lelang sebagai akta autentik.

Menunggu Pelaksanaan Eksekusi

Dengan diterbitkannya surat pemberitahuan oleh Panitera PN Pati, proses hukum perkara ini memasuki tahapan pelaksanaan eksekusi. Sesuai jadwal, aparat pengadilan akan melaksanakan pengosongan objek pada 23 Juli 2026, dengan pengamanan dari aparat keamanan apabila diperlukan guna menjamin ketertiban pelaksanaan eksekusi.

(Sumadi)