Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kapolres Blora Silaturahmi ke Kejari Blora

BLORA – Kepolisian Resor (Polres) Blora terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., ke Kantor Kejaksaan Negeri Blora, Selasa (14/7/2026).

Kapolres Blora didampingi Wakapolres Blora, Kompol Slamet Riyanto, S.H., M.H., dan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Khristiya Lutfiasandhi, S.H., M.H., bersama jajaran, di antaranya Kasi Intelijen, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta Kasi PAPBB.

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam penegakan hukum serta upaya menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Blora tetap aman dan kondusif.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat soliditas antarlembaga penegak hukum.

"Pertemuan ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang intensif, terbuka, dan konstruktif. Kami ingin memastikan penegakan hukum di wilayah Blora berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sinergi operasional guna mencegah terjadinya hambatan koordinasi di lapangan," ujar Kapolres.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara Polres dan Kejaksaan menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam pertemuan itu, kedua institusi juga berkomitmen meningkatkan pertukaran informasi, memperkuat koordinasi, serta melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun persoalan hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

Melalui sinergi yang semakin erat, Polres Blora dan Kejaksaan Negeri Blora berharap pengamanan agenda-agenda strategis pemerintah, penanganan perkara, serta penyelesaian potensi konflik sosial di Kabupaten Blora dapat terlaksana secara optimal, profesional, dan berkeadilan.

(Bambang)