Ketua Umum GJL Riyanta Ajak Pejuang NKRI Dukung Presiden Bersihkan Penyelenggara Negara dari Praktik Korupsi

SEMARANG – Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL), H. Riyanta, S.H., mengajak seluruh pengurus GJL, elemen masyarakat, serta pejuang NKRI untuk memberikan dukungan terhadap upaya Presiden dalam melakukan pembenahan penyelenggara negara dan pemberantasan praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.

Ajakan tersebut disampaikan menjelang kegiatan yang digelar pada Kamis, 9 Juli 2026, pukul 11.00 WIB, di kawasan Kota Lama, Semarang, sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

Menurut Riyanta, langkah aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi, termasuk penanganan perkara yang berkaitan dengan PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, perlu mendapat dukungan masyarakat agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan rakyat. Karena itu kami mengajak seluruh pengurus GJL, anggota, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya Presiden dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi," ujar Riyanta.

Ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat semangat reformasi birokrasi serta membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sementara itu, Wakil Ketua GJL DPC Kota Semarang, Sukindar, menyampaikan bahwa masyarakat perlu terus mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

"Kami berharap seluruh proses hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Dukungan masyarakat sangat penting agar pemberantasan korupsi benar-benar memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum," kata Sukindar.

Ia menambahkan, Gerakan Jalan Lurus berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara serta mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

(Ilma)