GJL Konsolidasikan Dukungan Total untuk Satgas TNI Anti Korupsi, Narkoba, dan Penyelundupan

PATI – Di tengah kerugian negara yang terus membengkak akibat praktik korupsi, narkotika, dan penyelundupan sumber daya strategis, Gerakan Jalan Lurus (GJL) mengambil sikap politik kebangsaan yang tegas. Ketua Umum GJL, Riyanta, S.H., mengundang seluruh kader dan anggota untuk menghadiri konsolidasi organisasi pada Sabtu (4/7/2026) pukul 13.30 WIB di Kantor GJL, Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Pati.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden dalam memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian daring, dan penyelundupan komoditas bernilai tinggi seperti timah, nikel, serta pelanggaran kepabeanan yang melibatkan berbagai jaringan lintas wilayah.

Langkah tersebut sejalan dengan pembentukan Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran yang dibentuk TNI sebagai tindak lanjut arahan Presiden, dengan fokus pada empat sektor rawan: judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

Menurut GJL, kebocoran negara akibat praktik ilegal bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Penyelundupan mineral strategis, permainan mafia bea cukai, hingga peredaran narkotika dinilai telah membentuk ekosistem ekonomi gelap yang merugikan bangsa dalam jangka panjang.

“Bangsa ini tidak akan pernah maju apabila korupsi, narkoba, dan penyelundupan dibiarkan menjadi industri yang dilindungi oleh kekuasaan atau pembiaran. Saatnya seluruh elemen masyarakat berdiri bersama negara,” tandas Riyanta.

Data pemerintah sebelumnya menunjukkan bahwa potensi kebocoran negara dari berbagai praktik ilegal mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, termasuk dari aktivitas pertambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam strategis.

Riyanta Ketua Umum GJL menilai, dukungan organisasi masyarakat terhadap agenda pemberantasan kejahatan ekonomi lintas sektor menjadi penting karena perang melawan korupsi dan penyelundupan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Konsolidasi GJL kali ini juga dipandang sebagai pesan politik moral bahwa masyarakat sipil tidak boleh diam ketika kekayaan negara terus mengalir keluar melalui jalur-jalur ilegal.

Di tengah berbagai dinamika nasional, pertemuan tersebut diharapkan melahirkan komitmen bersama bahwa perang terhadap korupsi, narkoba, dan penyelundupan bukan semata agenda pemerintah, melainkan gerakan kolektif seluruh anak bangsa.

“Jika negara kalah melawan mafia korupsi dan penyelundupan, maka rakyatlah yang membayar harga paling mahal.” pungkas Riyanta.

(Sumadi)