183 Mahasiswa Terancam Kehilangan Beasiswa, Pemkab Pati Akui Donatur CSR Mundur
Audiensi yang dikoordinasikan Advokat Dr. Dedy Gunawan, S.H., M.H. itu dihadiri sekitar 35 peserta, terdiri dari perwakilan orang tua dan mahasiswa penerima beasiswa. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Pati memberikan kepastian terkait pencairan dana yang selama beberapa bulan belum diterima.
Dalam audiensi terungkap, Program Beasiswa Garuda Pati merupakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang pendanaannya mengandalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jateng, sejumlah perusahaan, dan BAZNAS Kabupaten Pati berdasarkan SK Bupati Pati Nomor 400.3/0985 Tahun 2025.
Akibat belum cairnya dana beasiswa, sejumlah mahasiswa mengaku kesulitan memenuhi biaya kuliah, biaya hidup, hingga kebutuhan akademik. Bahkan, sebagian di antaranya disebut berpotensi menunda bahkan menghentikan perkuliahan apabila bantuan tidak segera disalurkan.
Dalam tanggapannya, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengakui adanya kendala pendanaan setelah sejumlah perusahaan yang sebelumnya menjadi donatur mengundurkan diri dari program tersebut.
Meski demikian, Pemkab Pati memastikan program tidak akan dihentikan. Untuk memenuhi kebutuhan dana beasiswa periode April–Juni 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp582 juta yang berasal dari Bank Pasar, PDAM, BAZNAS, dan BKK.
Selain itu, terdapat komitmen bantuan sebesar Rp150 juta dari PG Trangkil yang masih menunggu kepastian payung hukum agar dapat disalurkan sesuai ketentuan.
"Kami berkomitmen memastikan Program Beasiswa Garuda Pati tetap berjalan hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Pendanaan untuk tiga tahun ke depan akan kami upayakan aman dengan menggandeng perusahaan-perusahaan melalui program CSR," ujar Risma Ardhi Chandra dalam audiensi tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Sunarji, menjelaskan bahwa dana CSR Bank Jateng merupakan alokasi dari kantor pusat yang penggunaannya tidak hanya diperuntukkan bagi sektor pendidikan, tetapi juga untuk kebudayaan, UMKM, kegiatan sosial, hingga penanggulangan bencana.
Dari hasil audiensi, diketahui bahwa ketergantungan Program Beasiswa Garuda Pati terhadap dana CSR menjadi persoalan utama. Ketika beberapa perusahaan menarik dukungannya, pencairan bantuan kepada sekitar 183 mahasiswa penerima manfaat ikut terdampak.
Pengamat kebijakan publik menilai kondisi tersebut menjadi evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Pati. Program strategis yang menyangkut keberlangsungan pendidikan seharusnya memiliki skema pendanaan yang lebih berkelanjutan dan tidak sepenuhnya bergantung pada kontribusi sukarela perusahaan.
Audiensi berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif. Orang tua mahasiswa berharap komitmen yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pati segera diwujudkan agar tidak ada mahasiswa yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi hanya karena keterlambatan pencairan dana beasiswa.
(Arikha)
x



0 Komentar