JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis nasional kini mulai menghadapi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sejumlah akademisi, pemerhati kebijakan publik, dan pelaku usaha lokal mempertanyakan desain tata kelola program yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta ketimpangan akses ekonomi bagi masyarakat.


Dalam sejumlah diskusi akademik mengenai tata kelola pemerintahan dan pengadaan publik, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan konflik kepentingan selalu menjadi syarat utama keberhasilan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Namun, sejumlah pihak menilai implementasi Program MBG justru memunculkan pertanyaan mendasar yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terjadinya perangkapan peran antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dengan pengelolaan dapur MBG di lapangan. Menurut para pengamat, apabila terdapat aktor yang memiliki kewenangan atau pengaruh dalam eksekusi program sekaligus memperoleh manfaat langsung dari pelaksanaan program tersebut, maka kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang harus dicegah sejak awal.

"Persoalannya bukan semata ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem dibangun agar tidak membuka ruang konflik kepentingan," ujar seorang akademisi kebijakan publik yang menyoroti implementasi program tersebut.

Kajian-kajian administrasi publik menunjukkan bahwa tata kelola yang lemah pada tahap perencanaan sering kali menjadi penyebab utama munculnya persoalan pada tahap pelaksanaan. Karena itu, sejumlah pihak meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan MBG sebelum program diperluas lebih jauh.

Sorotan lain muncul terkait kapasitas pengelola dapur MBG. Sejumlah pengamat mempertanyakan mekanisme verifikasi kemampuan finansial dan operasional lembaga atau yayasan yang terlibat dalam pengelolaan dapur.

Menurut mereka, apabila terdapat yayasan yang secara kemampuan fiskal hanya mampu mengelola beberapa unit dapur namun memperoleh pengelolaan dalam jumlah jauh lebih besar, maka risiko kegagalan operasional dan kualitas layanan dapat meningkat.

"Jangan sampai target kuantitas mengalahkan kualitas dan kemampuan nyata pelaksana di lapangan," kata seorang peneliti ekonomi pembangunan.

Selain persoalan tata kelola internal, muncul pula kritik terkait keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam rantai pasok program MBG. Sebagian kalangan menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal, petani, peternak, nelayan, dan kelompok ekonomi rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi program.

Padahal berbagai penelitian pembangunan ekonomi daerah menunjukkan bahwa belanja pemerintah akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar apabila melibatkan pelaku ekonomi lokal secara luas.

Kritik yang berkembang tidak serta-merta menolak tujuan Program MBG. Sebagian besar pengamat justru mendukung upaya peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Namun mereka mengingatkan bahwa program sebesar apa pun berpotensi menghadapi masalah apabila fondasi tata kelolanya tidak dibangun secara kuat sejak awal.

Karena itu, muncul desakan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan dapur, sistem kemitraan, pola pengadaan, serta regulasi yang mengatur hubungan antara pelaksana program dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut.

"Program yang baik harus ditopang tata kelola yang baik. Tanpa itu, tujuan mulia berisiko terganggu oleh persoalan administratif, konflik kepentingan, dan rendahnya kepercayaan publik," ujar salah satu peneliti kebijakan publik.

Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Program MBG diperlukan atau tidak. Yang menjadi sorotan adalah apakah pemerintah mampu membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan sehingga program bernilai triliunan rupiah tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

(Sumadi)