Mbg Diduga Bancankan Elit, Apbn Rp71 Triliun Terancam Bocor, Siswa Jadi Korban Keracunan

JAKARTA, Indonesia Corruption Watch mendesak pemerintah mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis. ICW menemukan indikasi kuat MBG berubah menjadi proyek bancakan elit yang merugikan negara dan membahayakan siswa.

1. MBG Menguntungkan Elit, Bukan Siswa

Respons saat MBG dihentikan sementara membuktikan siapa yang paling diuntungkan. Yang menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional adalah para pemilik dapur MBG dan rekanan katering. Mereka panik karena kontrak miliaran rupiah terancam. Sementara para orang tua murid justru tidak keberatan. Banyak yang menilai menu tidak layak, porsi tidak sesuai, dan menambah beban baru.

“Faktanya, MBG dibutuhkan para pemilik modal kelas elit dan partai pendukung pemenangan pilpres. Sementara kalangan bawah tetap dalam kondisi ekonomi terpuruk,” ujar Peneliti ICW.

2. Siswa Jadi Korban, Bukan Penerima Manfaat

Di Januari 2026 ini, setidaknya ada 23 kasus keracunan MBG dengan korban lebih dari 3.400 siswa. Selain boros anggaran, mau sampai kapan Pemerintah tetap egois mempertahankan kebijakan yang membahayakan nyawa putera-puteri bangsa?

Sepanjang 2025 ICW mencatat puluhan kasus keracunan massal diduga akibat MBG. Siswa di Jabar, Jateng, Jatim, dan daerah lain mengalami muntah, diare, pingsan, hingga dirawat di rumah sakit setelah makan menu MBG.

“Lalu makan bergizi gratis yang mana, ketika para siswa justru menjadi korban keracunan? Negara gagal menjalankan fungsi perlindungannya,” tegas ICW.

3. APBN Rp71 Triliun Rawan Bocor

Anggaran MBG 2025 mencapai Rp71 triliun. ICW menyoroti mekanisme penunjukan mitra dapur yang tidak transparan. Banyak pemilik dapur MBG memiliki afiliasi politik dan kedekatan dengan partai pendukung pemerintah. Ini membuka ruang konflik kepentingan dan korupsi.

“Siapa yang mengambil keuntungan di balik penghamburan APBN untuk MBG? Jawabannya: pemilik dapur MBG, supplier pilihan, dan jaringan politik di baliknya,” kata ICW.

Tuntutan ICW:

1. BGN, KPK, dan BPK segera audit menyeluruh mitra dapur MBG dan aliran dana Rp71 triliun.
2. Hentikan sementara program MBG sampai standar sanitasi, rantai dingin, dan akuntabilitas dipenuhi.
3. Buka data penerima kontrak MBG ke publik agar bisa diawasi.

ICW mengingatkan, kalau MBG diteruskan dengan skema sekarang, APBN hanya akan jadi bancakan elit baru. Korbannya tetap siswa dan rakyat pembayar pajak.

(Sumadi)