Listrik Jawa-Bali Padam Bergilir? Isu Defisit Daya dan Pasokan Batu Bara Mencuat Jelang RUPS

 JAKARTA, 12 Juni 2026 – Isu mengenai terganggunya pasokan listrik di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) kembali menjadi sorotan setelah beredar informasi bahwa sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mengalami tekanan pasokan batu bara. Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga ekspor komoditas energi, muncul dugaan bahwa sebagian produsen batu bara lebih memilih pasar ekspor dibanding memenuhi kebutuhan domestik.

Namun, berdasarkan data dan pernyataan resmi pemerintah, klaim bahwa pemadaman listrik di Jawa-Bali disebabkan oleh kelangkaan batu bara masih menjadi perdebatan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir lebih disebabkan oleh persoalan teknis sistem kelistrikan, bukan karena kekurangan pasokan batu bara. Pemerintah mengklaim alokasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara untuk kebutuhan dalam negeri telah mencapai sekitar 170 juta ton. 

Meski demikian, sejumlah pelaku industri pembangkit listrik swasta sebelumnya telah memperingatkan adanya penurunan stok batu bara di beberapa PLTU. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) bahkan menyebut rata-rata persediaan batu bara di pembangkit sempat turun hingga sekitar 10 hari operasi, jauh di bawah batas ideal 25 hari operasi pembangkit (HOP). 

Cadangan Batu Bara Menipis, Tapi Belum Krisis

Data PLN pada April 2026 menunjukkan cadangan batu bara untuk pembangkit secara nasional berada pada level rata-rata 15,9 HOP. Khusus sistem Jawa-Madura-Bali, stok tercatat sekitar 10,31 HOP. Meski masih berada di bawah standar ideal, PLN menyatakan kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui pengaturan pasokan dan distribusi batu bara. 

Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan, pemerintah telah menugaskan 110 perusahaan tambang batu bara untuk memasok sekitar 88,87 juta ton batu bara ke PLN dan Independent Power Producer (IPP) sepanjang 2026 melalui skema DMO.

Sebelumnya PLN juga mengumumkan telah mengamankan pasokan sekitar 84 juta ton batu bara dari delapan pemasok utama hingga Agustus 2026. 

Benarkah Sistem Jawa-Bali Defisit?

Di tengah spekulasi yang berkembang, sejumlah pengamat energi meminta transparansi lebih besar dari PLN terkait kondisi sebenarnya sistem Jamali.

Lembaga kajian energi IESR menyatakan bahwa sistem Jawa-Madura-Bali seharusnya memiliki cadangan daya (reserve margin) sekitar 30 persen. Dengan cadangan sebesar itu, gangguan pada satu pembangkit atau satu jaringan transmisi semestinya tidak langsung memicu pemadaman luas, kecuali terdapat masalah yang lebih kompleks dalam pengoperasian sistem. 

Karena itu, muncul pertanyaan publik: apakah yang terjadi murni gangguan teknis, atau ada tekanan pasokan energi primer yang selama ini belum diungkap secara terbuka?

Efek Pelemahan Rupiah dan Godaan Ekspor

Secara ekonomi, eksportir batu bara memang memperoleh keuntungan lebih besar ketika harga global tinggi dan dolar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah. Kondisi tersebut berpotensi mendorong produsen lebih agresif mengejar pasar ekspor.

Namun pemerintah memiliki instrumen DMO yang mewajibkan perusahaan tambang mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk pembangkit listrik PLN. Persoalan yang sering muncul bukan ketiadaan aturan, melainkan kepatuhan dan ketepatan realisasi pasokan di lapangan. Bahkan PLN pada Mei lalu dikabarkan memberikan peringatan kepada sejumlah perusahaan tambang yang belum memenuhi komitmen pasokan batu bara. 

Menunggu Fakta Terungkap

Menjelang agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disebut akan berlangsung pada pertengahan Juni, perhatian publik kini tertuju pada kondisi riil sistem kelistrikan nasional.

Jika benar terjadi penurunan cadangan energi primer atau menurunnya reserve margin sistem Jamali, maka persoalan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut ketahanan energi nasional, stabilitas industri, dan pelayanan publik bagi lebih dari 150 juta pelanggan di Pulau Jawa dan Bali.

Sampai saat ini belum terdapat data resmi yang menyatakan sistem Jawa-Bali mengalami defisit daya secara menyeluruh. Namun kombinasi antara stok batu bara yang relatif tipis, gangguan teknis beruntun, dan meningkatnya kebutuhan listrik membuat transparansi informasi dari pemerintah dan PLN menjadi tuntutan yang semakin kuat.

(Sumadi)