GERMAP Ultimatum DPUTR Pati: Jangan Sampai Rp210 Miliar Hanya Jadi Angka di Atas Kertas

PATI – Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi (GERMAP) kembali melancarkan tekanan terhadap pemerintah daerah. Dalam audiensi yang digelar di Kantor DPUTR Kabupaten Pati, Selasa (9/6/2026), organisasi tersebut mempertanyakan realisasi anggaran pembangunan dan perbaikan jalan sebesar Rp210 miliar yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.

Audiensi yang dipimpin langsung Ketua Umum GERMAP, Cahya Basuki alias Yayak Gundul, berlangsung di ruang rapat DPUTR Kabupaten Pati dan dihadiri sejumlah pengurus serta perwakilan masyarakat yang selama ini melaporkan kondisi jalan rusak melalui Posko GERMAP.

Dalam forum tersebut, GERMAP menyoroti banyaknya ruas jalan yang masih mengalami kerusakan, sementara masyarakat belum melihat dampak nyata dari besarnya anggaran infrastruktur yang telah disahkan pemerintah daerah.

"Kami menerima banyak keluhan masyarakat terkait jalan rusak yang belum tertangani. Pertanyaan publik sederhana, anggaran Rp210 miliar itu sudah sampai mana realisasinya?" tegas Yayak Gundul dalam audiensi.

GERMAP juga menyerahkan aspirasi masyarakat berupa puluhan laporan titik jalan rusak yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pati. Organisasi tersebut mendesak agar seluruh laporan tersebut masuk dalam prioritas pembangunan tahun 2026.

Tak hanya itu, GERMAP meminta DPUTR bertindak tegas terhadap rekanan yang dinilai lamban melaksanakan pekerjaan meski telah menerima Surat Perintah Kerja (SPK). Mereka menilai keterlambatan proyek berpotensi merugikan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi jalan berlubang dan rusak.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, pihak DPUTR Kabupaten Pati melalui Plt Sekretaris DPUTR, Widyotomo Kusdiyanto, dan Kabid Bina Marga Hasto Utomo menjelaskan bahwa sejumlah paket pekerjaan sebenarnya telah memasuki tahap kontrak dan persiapan pelaksanaan.

Menurut DPUTR, beberapa ruas jalan seperti Boloagung–Trimulyo telah mulai dikerjakan, sementara paket pekerjaan lainnya seperti Tayu–Dukuhseti, Guyangan–Juwana, serta Jaken–Jakenan telah menyelesaikan proses kontrak dan menunggu tahapan teknis berikutnya.

Selain itu, DPUTR mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan diterbitkan sekitar sepuluh Surat Perintah Kerja (SPK) baru dan sejumlah paket pekerjaan akan direalisasikan melalui mekanisme mini kompetisi.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan perhatian GERMAP. Organisasi tersebut menyatakan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh anggaran infrastruktur tahun 2026 benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bahkan, GERMAP menegaskan akan menggelar audiensi rutin setiap hari Selasa hingga 7 Agustus 2026 sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Pati.

"Kami mendukung anggaran Rp210 miliar ini habis untuk kepentingan rakyat, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk jalan yang baik, bukan hanya angka dalam dokumen," tegas Yayak.

Audiensi berlangsung sekitar satu setengah jam dan berakhir dalam suasana tertib, aman, serta kondusif. Namun satu pesan yang mengemuka dari forum tersebut cukup jelas: publik tidak lagi hanya ingin mendengar rencana, melainkan ingin melihat alat berat bekerja dan jalan rusak benar-benar diperbaiki.

Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah DPUTR dalam beberapa pekan ke depan. Sebab bagi warga yang setiap hari melintasi jalan berlubang, ukuran keberhasilan bukanlah rapat atau penjelasan administrasi, melainkan perubahan nyata yang bisa dirasakan di lapangan.

(Arikha)