Cetak Wirausaha Cilik, Blora Siap Terapkan Pendidikan Koperasi di Sekolah

BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora menyatakan kesiapannya mendukung dan mengimplementasikan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut akan menjangkau sekitar 6,38 juta peserta didik mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB di seluruh Jawa Tengah.

Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, usai menghadiri peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).

Peluncuran program tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin.

Dalam kesempatan itu, Sri Setyorini hadir didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Blora.

Wakil Bupati yang akrab disapa Budhe Rini tersebut menilai pendidikan perkoperasian memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri, berjiwa wirausaha, serta memahami prinsip ekonomi kerakyatan.

“Pendidikan perkoperasian penting dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian ekonomi. Ini menjadi bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Blora akan segera melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Ia menjelaskan, implementasi program akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.

“Untuk penerapannya secara bertahap, mungkin bisa dimulai dari SMP terlebih dahulu kemudian SD. Karena memang kewenangan kami berada di jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.

Budhe Rini menegaskan, program tersebut tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani peserta didik. Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi kurikulum.

“Jadi tidak ada tambahan mata pelajaran baru. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami konsep koperasi secara lebih kontekstual,” jelasnya.

Ia berharap program ini mampu melahirkan generasi muda yang memiliki literasi ekonomi yang kuat, memahami pentingnya kerja sama, serta mampu mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di masa depan.

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian sendiri merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan di seluruh jenjang pendidikan.

Selain memperkuat literasi ekonomi, program tersebut juga bertujuan menanamkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan semangat kerja sama kepada generasi muda sejak usia sekolah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program tersebut merupakan langkah strategis untuk mengenalkan kembali koperasi kepada generasi muda.

“Koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus pilar ekonomi nasional yang perlu dipahami sejak usia sekolah,” katanya.

Menurutnya, program ini juga selaras dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penguatan Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menambahkan bahwa koperasi tidak boleh dipandang hanya sebagai lembaga simpan pinjam semata.

“Koperasi adalah badan usaha yang mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama di Jawa Tengah juga akan menerapkan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian.

Program ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi muda yang tidak hanya memahami konsep ekonomi kerakyatan, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan serta semangat berkoperasi untuk mendukung pembangunan ekonomi bangsa di masa mendatang.

(Bambang)