9 Dapur MBG di Pati Mendadak Disetop! Dugaan Kelalaian IPAL Seret Jutaan Dana Bantuan dan Ancam Program Makan Gratis

PATI – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati. Keputusan yang tertuang dalam Surat Nomor 2740/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026 itu memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan infrastruktur pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Hasil pendataan dan validasi yang dilakukan secara berjenjang menemukan bahwa sembilan SPPG tersebut belum memiliki atau belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dipersyaratkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Temuan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administrasi. Ketiadaan atau ketidaksesuaian standar IPAL berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas produksi makanan, mutu gizi, hingga keamanan pangan yang dikonsumsi para penerima manfaat program pemerintah tersebut.

Atas dasar itu, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Kabupaten Pati. Tidak hanya operasional yang dihentikan, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan juga merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang masuk kategori "Non Kejadian Menonjol (Perbaikan Major)".

Dari sembilan SPPG yang terkena sanksi, Yayasan Wadja Mulia Abadi menjadi pihak yang paling terdampak dengan tiga unit SPPG yang dihentikan sementara. Disusul Yayasan Roudlotul Muta'alim dengan dua unit SPPG. Kondisi ini menimbulkan sorotan terhadap sistem pengawasan internal yayasan pengelola sebelum fasilitas dinyatakan layak beroperasi.

Penghentian sementara tersebut juga memunculkan pertanyaan publik. Bagaimana sejumlah SPPG dapat menjalankan operasional selama berbulan-bulan sementara persoalan IPAL masih menjadi temuan utama? Apakah proses verifikasi awal sudah dilakukan secara maksimal, atau justru ditemukan kekurangan setelah operasional berjalan?

Meski demikian, sejumlah pengelola SPPG mulai menunjukkan respons positif. Informasi yang diperoleh menyebutkan beberapa lokasi telah memulai proses pembangunan dan perbaikan IPAL. Salah satunya adalah SPPG Kayen 2 yang dilaporkan mulai melakukan pembenahan fasilitas sesuai standar yang dipersyaratkan.

Ke depan, langkah cepat perbaikan menjadi kunci agar layanan Program Makan Bergizi Gratis tidak terganggu terlalu lama. Sebab, semakin lama proses pemenuhan standar IPAL tertunda, semakin besar pula dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan program prioritas pemerintah tersebut.

Kini publik menunggu hasil evaluasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional. Apakah sembilan SPPG tersebut segera memenuhi standar dan kembali beroperasi, atau justru akan muncul temuan lain yang lebih serius dalam proses pengawasan berikutnya.

(Sumadi)