25% Jalan Pati Rusak, DPUTR Hanya Mampu Perbaiki 8,3%. Rp210 Miliar Cukup?

PATI, 15 September 2026 – Data DPUTR Kabupaten Pati 2026 mengungkap kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Dari 1.200 km jalan kewenangan daerah, 300 km atau 25% mengalami kerusakan. Namun dengan anggaran Rp210 miliar, pemerintah hanya mampu menangani 100 km, atau 8,3% dari total panjang jalan dan 33% dari ruas yang rusak.

Temuan ini didapat dari dokumen resmi DPUTR Pati dan wawancara dengan pejabat terkait.

1. Data Lapangan: 1 dari 4 Km Jalan Rusak

DPUTR mencatat 300 km jalan dalam kondisi rusak dari total 1.200 km. Artinya setiap pengendara di Pati punya peluang 1:4 melewati jalan rusak. Kerusakan tidak merata. Skala prioritas diarahkan ke ruas “rusak berat” dan jalur mobilitas tinggi, sesuai pernyataan Plt Sek DPUTR Widyo.

2. Kesenjangan Anggaran vs Kebutuhan

• Pemkab Pati mengalokasikan Rp210 miliar untuk perbaikan 100 km jalan, jembatan, dan talut. Hitungan kasar: Rp2,1 miliar per km. 
• Dengan logika sama, untuk memperbaiki 300 km jalan rusak dibutuhkan anggaran sekitar Rp630 miliar. Defisit anggaran = Rp420 miliar. 
• Pelaksanaan dijadwalkan mulai 25 Mei 2026.

3. Dampak Ekonomi & Keselamatan

Kabid Bina Marga Hasto Utomo menyebut perbaikan untuk “kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran ekonomi”. Tapi data lapangan menunjukkan 200 km jalan rusak lainnya belum masuk prioritas 2026. Jalur alternatif, jalan desa, dan akses ke pasar/tambak petani berpotensi tetap terganggu. Biaya operasional kendaraan, waktu tempuh, dan risiko kecelakaan akan tetap ditanggung warga.

Analisis Investigatif:

Anggaran Rp210 miliar hanya menutup sepertiga dari “lubang” 300 km. Sementara 200 km sisanya = 16,6% dari seluruh jalan Pati, masih dibiarkan rusak. Keterbatasan anggaran jadi alasan klasik, tapi tanpa peta jalan multi-tahun dan sumber pembiayaan alternatif, target “jalan mulus” sulit tercapai.

DPUTR Pati berjanji penanganan fokus ke titik paling mendesak. Pertanyaannya: 200 km jalan rusak non-prioritas akan ditangani kapan, dan dengan dana dari mana?

Tanggapan Pejabat:

Widyo, Plt Sek DPUTR: “Penanganan berdasarkan skala prioritas, terutama ruas rusak berat dan mobilitas tinggi.” 

Hasto Utomo, Kabid Bina Marga: “Diharapkan meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan ekonomi masyarakat.”

(Sumadi)