TNI Kawal Ketat Program Koperasi Merah Putih, Desa yang Belum Siap Operasional Mulai Disorot

PATI – Program pembangunan KDKMP (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih) kini mendapat pengawalan serius dari jajaran TNI. Dalam rapat evaluasi percepatan pembangunan yang digelar secara daring dan tatap muka, Selasa (26/5/2026), pimpinan TNI menyoroti masih banyaknya titik KDKMP di daerah yang belum siap beroperasi maksimal meski target pelaksanaan sudah semakin dekat.

Kegiatan berlangsung di KDKMP Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, mulai pukul 09.00 WIB hingga 10.45 WIB dan diikuti unsur Kodim 0718/Pati bersama jajaran teritorial TNI.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, S.E., M.Han., Pasi Ter Kodim Kapten Inf Suwoyo, serta Danramil 11/Gembong Letda Czi Gatot B.

Sementara melalui video conference, kegiatan dipimpin Kaster TNI Letjen TNI Bambang Trisnohadi bersama Wadirut PT Agrinas dan para pejabat terkait. Turut mengikuti secara virtual para Pangdam, Danrem, dan Dandim dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam arahannya, Letjen TNI Bambang Trisnohadi menegaskan bahwa program KDKMP harus segera bergerak nyata di lapangan dan tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik semata.

“Target yang telah diresmikan Presiden dalam waktu dekat harus segera bisa operasional agar tidak menimbulkan opini dan pertanyaan di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, masih banyak titik KDKMP yang belum memiliki kesiapan fasilitas lengkap maupun dukungan operasional memadai.

“Dari sejumlah titik yang dilaporkan, hanya sebagian yang benar-benar siap. Ini harus menjadi perhatian seluruh jajaran,” ujarnya.

Sorotan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kesiapan nyata program Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi desa dan penguat ketahanan pangan nasional.

Di Kabupaten Pati sendiri, keterlibatan TNI melalui fungsi pembinaan teritorial dinilai menjadi bentuk intervensi taktis untuk memastikan pembangunan infrastruktur ekonomi desa berjalan sesuai target pemerintah pusat.

Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sebatas monitoring administrasi, tetapi juga memastikan kesiapan sarana prasarana, koordinasi lintas sektor, hingga kesiapan operasional koperasi di tingkat desa.

Dari hasil evaluasi, rapat dinilai berjalan efektif sebagai sarana pengendalian program dan komunikasi antarwilayah. Setiap kendala di lapangan diharapkan segera dilaporkan agar tidak menghambat target pembangunan tahun 2026.

Meski kegiatan berlangsung aman dan kondusif, tekanan terhadap percepatan operasional KDKMP kini semakin terasa. Publik pun menanti apakah program yang disebut sebagai ujung tombak ekonomi desa itu benar-benar mampu berjalan efektif atau justru hanya menjadi proyek seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat bawah.

TNI sendiri menegaskan akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan berkelanjutan terhadap pembangunan KDKMP serta melaporkan setiap perkembangan kepada komando atas sebagai bahan evaluasi lanjutan.uasi lanjutan.

(Arikha)