Masa Penahanan 2

Beberapa penegasan berikut dapat membuatnya lebih presisi secara yuridis.

1. Tidak ada batas waktu umum penyidikan dalam KUHAP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak terdapat ketentuan yang menetapkan:

“penyidikan harus selesai dalam sekian hari”

atau

“BAP wajib diserahkan dalam batas waktu tertentu setelah pemeriksaan.”

KUHAP lebih menitikberatkan pada:

• prosedur penyidikan,
• kewenangan penyidik,
• mekanisme prapenuntutan,
• serta pengendalian melalui masa penahanan.

Karena itu, secara normatif penyidik menyerahkan berkas perkara (Tahap I) ketika penyidikan dianggap telah cukup untuk pembuktian.

2. Masa penahanan bukan batas absolut penyidikan

Penjelasan mengenai:

• penahanan 20 hari oleh penyidik
• perpanjangan 40 hari oleh penuntut umum,

memang sesuai KUHAP untuk perkara pidana umum. 

Namun secara hukum perlu dibedakan:

• masa penahanan = pembatasan kemerdekaan tersangka,
• masa penyidikan = proses pencarian dan pengumpulan alat bukti.

Keduanya tidak identik.

Artinya:

• penyidikan dapat terus berjalan tanpa penahanan,
• atau tersangka ditahan dengan perpanjangan sesuai ketentuan khusus.

Dalam perkara tertentu, misalnya:

• tindak pidana korupsi,
• terorisme,
• narkotika,
• pelanggaran HAM berat,

terdapat rezim khusus yang mengatur masa penahanan berbeda dari KUHAP umum.

Untuk perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, dasar hukumnya merupakan kombinasi antara KUHAP dan UU KPK.

3. Tenggat prapenuntutan (P-19) perlu dipahami sebagai administratif-prosedural

Bagian ini memang sering keliru dipahami.

Dalam praktik:

1. Penyidik mengirim berkas perkara ke jaksa (Tahap I).
2. Jaksa meneliti berkas.
3. Jika belum lengkap → dikembalikan dengan petunjuk (P-19).

1. Penyidik melengkapi lalu mengirim kembali.

Benar bahwa praktik administrasi penanganan perkara mengenal tenggat tertentu, termasuk 14 hari dalam proses pengembalian atau pelengkapan berkas. 

Namun secara hukum positif:

lewatnya tenggat tersebut tidak otomatis membuat penyidikan batal demi hukum.

KUHAP tidak memuat norma yang menyatakan:

“penyidikan tambahan menjadi tidak sah apabila melewati 14 hari.”

Akibat yang muncul umumnya bersifat administratif atau evaluatif, bukan otomatis menghapus kewenangan penyidikan.

4. Status P-21

Ketika jaksa menyatakan berkas lengkap (P-21), maka:

• penyidikan dianggap selesai untuk kepentingan penuntutan,
• penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Tahap II).

Setelah Tahap II:

• penuntut umum menyusun surat dakwaan,
• lalu melimpahkan perkara ke pengadilan.

Untuk perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, pelimpahan dilakukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai tenggat dalam UU KPK.

Secara ringkas, konstruksi hukumnya dapat dipahami sebagai berikut:

Penyidikan dilakukan sampai alat bukti dianggap cukup.

Berkas dikirim ke jaksa (Tahap I).

Jaksa:

• lengkap → P-21,
• belum lengkap → P-19.

4. Penyidik melengkapi petunjuk jaksa.

5. Tahap II: penyerahan tersangka dan barang bukti.

6. Penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan.

Jadi kesimpulan utamanya benar:

tidak ada batas tunggal umum dalam KUHAP untuk menyelesaikan BAP atau penyidikan, tetapi terdapat kontrol melalui:

1. masa penahanan,
2. mekanisme prapenuntutan,
3. asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,
4. serta pengawasan yudisial melalui praperadilan.