“Posko ‘Dosa-dosa’ Plt Bupati Pati Meledak! Germap Buka Borok Proyek Jalan Rp210 Miliar, Warga Diajak Laporkan Semua Keluhan”

PATI — Gelombang kekecewaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pati mulai terbuka terang-terangan di ruang publik. Senin sore (25/5/2026), Ormas GERMAP (Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi) mendirikan sebuah posko bertajuk “Posko Pelaporan Dosa-Dosa Plt Bupati Pati” tepat di depan gerbang sisi selatan Kantor DPRD Kabupaten Pati.

Langkah ini sontak menyita perhatian masyarakat dan pengguna jalan. Sebab, banner besar yang dipasang secara terbuka memuat sederet tudingan keras terhadap kepemimpinan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.

Tak tanggung-tanggung, GERMAP secara terang menyoroti dugaan lambannya penanganan jalan rusak dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp210 miliar. Selain itu, mereka juga membuka ruang aduan masyarakat terkait dugaan pemotongan bantuan petani hingga isu yang mereka sebut sebagai “pembohongan publik”.

Ketua Umum GERMAP, Cahya Basuki alias Yayak Gundul, tampak memimpin langsung pendirian posko tersebut bersama sejumlah anggota organisasi. Meski hanya dihadiri beberapa orang, keberadaan posko itu dinilai memiliki pesan politik dan sosial yang kuat: ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan daerah kini mulai dikonsolidasikan secara terbuka.

Banner bertuliskan “WAYAHE PATI Resik Ko Sengkuni, Dalan Alus, Ekonomi Lancar, Rakyat Sejahtera” dipasang mencolok di lokasi. Kalimat tersebut dinilai sebagai sindiran keras terhadap kondisi Kabupaten Pati saat ini, terutama persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini masih banyak dikeluhkan warga.

Di bawah tulisan utama, GERMAP memasang beberapa poin aduan yang dianggap sebagai “dosa-dosa” pemerintahan saat ini, antara lain:

• Terhambatnya penanganan jalan rusak.
• Dugaan pemotongan bantuan petani.
• Dugaan pembohongan publik pengadaan kursi goyang.
• Berbagai persoalan lain yang dirasakan masyarakat Pati.

Posko itu rencananya akan dibuka setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB sampai akhir Juni 2026 secara tentatif. GERMAP mengklaim posko tersebut bukan aksi seremonial sesaat, melainkan pusat pengumpulan aspirasi dan laporan masyarakat.

“Kalau rakyat kecewa dan merasa tidak didengar pemerintah, maka posko seperti ini akan menjadi tempat pelampiasan suara publik,” ujar salah satu anggota GERMAP di lokasi.

Situasi ini menjadi sinyal bahwa kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Pati tidak lagi bergerak di ruang diskusi terbatas, tetapi sudah memasuki fase tekanan terbuka di ruang publik.

Sorotan paling tajam mengarah pada proyek pembangunan dan perbaikan jalan senilai Rp210 miliar yang hingga kini dinilai belum menunjukkan dampak signifikan di lapangan. Di tengah banyaknya ruas jalan rusak yang dikeluhkan warga desa maupun pengguna jalan utama, publik mulai mempertanyakan kecepatan, transparansi, dan efektivitas realisasi anggaran tersebut.

Tak hanya itu, isu dugaan pemotongan bantuan petani juga berpotensi menjadi bola panas baru apabila benar ditemukan adanya penyimpangan di lapangan. GERMAP tampaknya sengaja membuka kanal aduan publik agar berbagai informasi dari masyarakat dapat dikumpulkan secara sistematis.

Meski demikian, hingga kegiatan berlangsung, situasi tetap terpantau aman dan tertib. Aparat keamanan dan intelijen disebut melakukan pemantauan guna mengantisipasi potensi provokasi maupun gesekan sosial.

Kini publik menunggu: apakah Pemerintah Kabupaten Pati akan memberikan klarifikasi terbuka atas berbagai tudingan tersebut, atau justru memilih diam di tengah meningkatnya tekanan masyarakat?

(Rusmin)