“Pesta Babi” di Sukolilo: Dari Layar Tancap ke Perlawanan Sunyi Warga Pinggiran

PATI — Di sebuah pelataran sederhana milik komunitas Sedulur Sikep di Dukuh Ngawen, Sukolilo, Sabtu malam (23/5/2026), layar putih terbentang tanpa gemerlap sponsor maupun panggung mewah. Hanya tikar, kopi panas, suara jangkrik, dan sekitar 30 orang yang duduk melingkar menyaksikan film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.

Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan pesan yang jauh lebih besar: kritik terhadap wajah pembangunan modern yang dianggap makin menjauh dari rakyat kecil.

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale tersebut bukan sekadar tontonan. Ia menjadi medium diskusi tentang konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, serta proyek-proyek berskala nasional yang dinilai mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Bagi sebagian orang, kegiatan itu mungkin hanya “nobar biasa”. Tetapi jika dicermati lebih dalam, forum kecil di Sukolilo tersebut memperlihatkan munculnya konsolidasi kesadaran baru di tingkat akar rumput.

Dari Papua ke Pegunungan Kendeng

Film “Pesta Babi” mengangkat kisah masyarakat adat Papua Selatan yang menghadapi ekspansi industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Narasi itu ternyata terasa dekat bagi warga Sedulur Sikep dan kelompok masyarakat pegunungan Kendeng di Pati.

Bukan tanpa alasan.

Sukolilo memiliki sejarah panjang perlawanan warga terhadap eksploitasi alam, terutama sejak konflik tambang semen di kawasan Kendeng. Maka ketika film menampilkan cerita tentang perampasan ruang hidup, deforestasi, dan kuasa korporasi, banyak peserta diskusi merasa sedang melihat refleksi pengalaman mereka sendiri.

“Yang terjadi di Papua bisa terjadi di mana saja ketika tanah hanya dipandang sebagai komoditas,” ujar salah satu peserta diskusi.

Kalimat itu menggambarkan bagaimana film tersebut diterima bukan hanya sebagai isu Papua, melainkan simbol persoalan nasional: pembangunan yang dinilai sering mengabaikan suara masyarakat lokal.

Sedulur Sikep dan Politik Sunyi

Menariknya, kegiatan ini tidak berlangsung dengan nuansa agitasi terbuka. Tidak ada orasi keras, atribut organisasi besar, ataupun deklarasi politik. Semua berjalan santai dan penuh nuansa budaya.

Tetapi justru di situlah letak kekuatannya.

Sedulur Sikep selama ini dikenal sebagai komunitas adat yang memegang teguh nilai kesederhanaan, kejujuran, serta harmoni dengan alam. Di tengah arus industrialisasi desa dan ekspansi investasi, mereka perlahan menjelma menjadi simbol resistensi moral terhadap pembangunan yang dianggap eksploitatif.

Pemutaran film ini memperlihatkan bahwa gerakan masyarakat sipil kini tidak lagi selalu hadir dalam bentuk demonstrasi jalanan. Ia bergerak melalui ruang-ruang diskusi kecil, pemutaran film, komunitas budaya, hingga forum edukasi warga.

Narasi perlawanan dibangun secara perlahan melalui kesadaran kolektif.

Generasi Muda Mulai Bergerak

Hal lain yang menarik adalah komposisi peserta yang didominasi anak muda, santri, dan masyarakat umum. Fenomena ini menunjukkan isu lingkungan dan keadilan sosial mulai menarik perhatian generasi muda desa.

Di tengah dominasi konten hiburan digital, hadirnya forum diskusi kritis di wilayah pedesaan menjadi fenomena yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Koordinator kegiatan, Bagus Widiyanto, tampak berhasil membangun ruang alternatif bagi warga untuk berdiskusi tentang isu nasional dari sudut pandang rakyat kecil.

Diskusi berlangsung cair, tetapi substansinya tajam: relasi antara kekuasaan, bisnis, dan kerusakan lingkungan.

Gelombang “Musim Nobar”

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kegiatan di Sukolilo merupakan bagian dari gerakan solidaritas nasional bertajuk “Musim Nobar”. Di sejumlah daerah lain, pemutaran film serupa bahkan sempat menuai penolakan dan pembubaran.

Situasi itu justru memperbesar perhatian publik terhadap film tersebut.

Di Sukolilo sendiri, kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga selesai. Namun ajakan untuk mengadakan pemutaran lanjutan di wilayah lain menunjukkan bahwa forum semacam ini berpotensi berkembang menjadi jaringan diskusi sosial yang lebih luas.

Bagi sebagian pihak, ini mungkin hanya forum budaya biasa. Tetapi bagi kelompok masyarakat sipil, kegiatan seperti ini adalah cara baru membangun kesadaran politik warga — tanpa mimbar besar, tanpa pengeras suara, dan tanpa hiruk-pikuk demonstrasi.

Cukup layar putih, film dokumenter, dan keberanian untuk mulai bertanya: pembangunan ini sebenarnya untuk siapa?

(Sukardi)