Nobar “Pesta Babi” di Pati Jadi Ajang Kritik Pemerintah dan Konsolidasi Gerakan Rakyat

PATI – Pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Warung Kerang WK 2, Kaliampo, Kecamatan Margorejo, Minggu (17/5/2026) malam, berubah menjadi forum kritik terbuka terhadap pemerintah, pembangunan, hingga kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta itu bukan sekadar acara nonton bareng biasa. Di balik layar proyektor dan diskusi santai warung kopi, mengalir narasi perlawanan sosial yang menghubungkan isu Papua dengan konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan persoalan pembangunan di Kabupaten Pati.

Acara dipandu Fajar Fajrullah dengan menghadirkan sejumlah tokoh aktivis lokal, di antaranya Supriyono alias Botok, Teguh Istianto alias RW, hingga Slamet Riyanto.

Dalam sambutannya, Botok menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membangun keberanian masyarakat untuk bersuara terhadap ketidakadilan dan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

“Semoga semangat perjuangan masyarakat Pati melawan ketidakadilan bisa menyebar ke berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Film yang diputar mengangkat isu eksploitasi sumber daya alam dan dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Namun dalam diskusi, isu tersebut berkembang jauh lebih luas dan diarahkan pada situasi lokal di Pati.

Beberapa peserta menyinggung konflik Pegunungan Kendeng, pembangunan RS Bhayangkara di Tambahmulyo, hingga persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat.

Narasi paling keras muncul saat diskusi memasuki sesi kritik terhadap pemerintah daerah. Teguh Istianto alias RW secara terbuka melontarkan ultimatum kepada Plt. Bupati Pati agar segera merealisasikan pembangunan jalan.

“Kalau tidak bisa membangun, siap-siap menghadapi warga Pati jilid 2,” tegasnya di hadapan peserta.

Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian peserta diskusi karena dianggap sebagai sinyal kemungkinan munculnya gelombang aksi massa lanjutan apabila tuntutan masyarakat tidak segera direspons pemerintah.

Tak hanya itu, dalam forum tersebut juga muncul kritik tajam terhadap sistem pemerintahan dan perpajakan. Salah satu narasi yang mengemuka bahkan menyebut pajak sebagai bentuk “upeti kolonialisme”, sebuah pernyataan yang dinilai cukup provokatif dan berpotensi memicu polemik apabila terus berkembang di ruang publik.

Sementara itu, Didik Eko Sulistiyawan mempertanyakan alasan pemerintah daerah yang dinilai terus berlindung di balik status pelaksana tugas (Plt) untuk menunda pembangunan.

“Anggaran sudah ada, tinggal keberanian menjalankan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Khomar dari AMPB yang menilai belum ada langkah konkret dari pemerintah meski janji pembangunan sempat disampaikan pasca-Lebaran.

Menariknya, dalam forum tersebut AMPB juga menegaskan tidak ingin menjadi organisasi formal maupun memiliki struktur kepemimpinan yang kaku. Menurut mereka, legalitas justru dapat menjadi alat kontrol penguasa untuk melemahkan gerakan rakyat.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa AMPB tengah membangun pola gerakan kolektif nonformal berbasis solidaritas sosial dan isu kerakyatan, dengan pendekatan yang lebih cair namun tetap terorganisir.

Meski kegiatan berlangsung aman dan kondusif dalam pengawasan aparat keamanan, forum tersebut memperlihatkan adanya peningkatan konsolidasi gerakan sosial di Pati yang mulai menggabungkan isu lingkungan, ketimpangan pembangunan, hak masyarakat, hingga kritik politik dalam satu ruang perjuangan bersama.

Di tengah meningkatnya keresahan publik terkait kerusakan lingkungan dan pembangunan yang dianggap tidak merata, kegiatan semacam ini diperkirakan akan terus berkembang sebagai ruang konsolidasi masyarakat sipil di daerah.