Massa Kepung Mapolresta Pati, Tuding Ada Beking Tambang dan Pembiaran Kerusakan Lingkungan

PATI – Kemarahan warga Pegunungan Kendeng kembali meledak. Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran di depan Mapolresta Pati dan Kantor Bupati Pati, Jumat (29/5/2026).

Mereka membawa satu pesan keras: hentikan tambang yang dianggap menghancurkan alam Kendeng dan usut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas pertambangan di kawasan karst tersebut.

Dengan poster bertuliskan “Tangkap Penjahat Lingkungan”, “Kendeng Tolak Tambang”, hingga “Ungkap dan Adili Oknum Polisi yang Membekingi Tambang”, massa secara terbuka melontarkan kritik tajam kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Suasana aksi memanas saat orator dari berbagai kelompok pejuang lingkungan bergantian menyampaikan tudingan adanya pembiaran terhadap aktivitas tambang yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat Pati bagian selatan.

Ketua JM-PPK Gunretno menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Kendeng bukan aksi seremonial semata, melainkan bentuk perlawanan mempertahankan sumber kehidupan.

“Kawasan Kendeng itu sumber air, sumber pangan, dan ruang hidup masyarakat. Kalau gunung terus dikeruk, rakyat nanti hidup dari apa?” tegasnya dalam orasi.

Ia juga menyinggung lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pertambangan yang menurutnya telah lama dikeluhkan masyarakat.

“Kami sudah melaporkan dugaan pelanggaran tambang, termasuk tidak adanya Kepala Teknik Tambang (KTT). Tapi masyarakat ingin bukti nyata penegakan hukum, bukan sekadar janji,” ujarnya.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti banjir dan kerusakan lingkungan yang belakangan sering terjadi di wilayah Pati selatan. Mereka menilai eksploitasi kawasan karst menjadi salah satu pemicu rusaknya keseimbangan alam.

Orator lain, Jumadi, secara lantang mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan lingkungan.

“Setiap hujan banjir datang. Gunung dikeruk terus. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai rakyat hanya jadi korban kerakusan tambang,” katanya.

Pernyataan lebih keras muncul dari perwakilan AMPB, Supriyono alias Botok. Dalam orasinya, ia secara terbuka menyinggung dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tambang.

“Kalau tidak ada yang membekingi, mustahil tambang seperti itu bisa berjalan lama. Rakyat berhak menuntut penegakan hukum yang adil,” serunya di hadapan massa aksi.

Aksi semakin menarik perhatian ketika massa menggelar teatrikal lesung dan membakar banner sebagai simbol perlawanan terhadap aktivitas tambang di Pegunungan Kendeng.

Selain mendesak penertiban tambang ilegal, massa juga meminta pemerintah mengembalikan luasan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo yang sebelumnya disebut menyusut dari 11 hektare menjadi 7 hektare.

Bagi warga Kendeng, persoalan tambang bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan pertaruhan masa depan lingkungan dan pertanian masyarakat.

“Perjuangan ini belum selesai. Selama tambang masih mengancam Kendeng, suara perlawanan akan terus ada,” teriak massa menutup aksi.

Meski berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh kritik keras, aksi tetap berjalan tertib hingga massa membubarkan diri menjelang Salat Jumat.

(Tim Investigasi)