Jangan Asal Tanda Tangan BAP! FERADI WPI Semarang Bongkar Hak Warga Saat Diperiksa Polisi

SEMARANG – FERADI WPI DPC Kota Semarang mengingatkan masyarakat agar memahami hak-haknya ketika menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian. Edukasi hukum ini dinilai penting agar warga tidak terjebak dalam proses hukum akibat ketidaktahuan.

Kantor bantuan hukum tersebut membuka layanan konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan maupun penjelasan terkait proses pemeriksaan, penyidikan, hingga pendampingan perkara.

“Cuma diminta keterangan kok, tidak perlu bawa pengacara.”

Kalimat seperti ini kerap terdengar sederhana. Namun dalam praktiknya, banyak orang justru mulai menghadapi persoalan hukum serius setelah menjalani pemeriksaan tanpa pendampingan.

Tidak sedikit yang masuk ruang pemeriksaan dengan santai, namun keluar dalam kondisi tertekan setelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Karena itu, masyarakat perlu memahami hak saat diperiksa polisi, termasuk hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP dan berbagai ketentuan hukum terbaru yang mulai diperkuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hak Diam Dilindungi Hukum

Dalam proses pemeriksaan, setiap orang memiliki hak untuk tidak memberikan jawaban yang dapat memberatkan dirinya sendiri atau dikenal dengan istilah right to remain silent.

Namun dalam praktik di lapangan, tekanan psikologis kerap terjadi. Pertanyaan yang diulang-ulang, suasana pemeriksaan yang menekan, hingga nada bicara yang tinggi dapat membuat seseorang memberikan jawaban tanpa pertimbangan matang.

Padahal, satu pernyataan dapat memengaruhi arah perkara hukum.

Pendampingan Pengacara Adalah Hak

Masih banyak masyarakat menganggap pengacara hanya diperlukan ketika perkara sudah besar atau masuk pengadilan. Padahal pendampingan hukum merupakan hak sejak awal pemeriksaan.

Bahkan bagi masyarakat kurang mampu, negara menyediakan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum (LBH) maupun organisasi advokat.

Kehadiran pengacara berfungsi memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan mencegah adanya tekanan atau pelanggaran hak.

Jangan Anggap Remeh BAP

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan dokumen penting dalam proses hukum. Isi BAP dapat menjadi dasar dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Karena itu, setiap orang berhak:

• membaca seluruh isi BAP,
• meminta perbaikan jika ada kekeliruan,
• serta menolak menandatangani apabila isi tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan.

Namun kenyataannya, masih banyak yang menandatangani tanpa membaca secara detail karena terburu-buru atau merasa tidak enak kepada pemeriksa.

Padahal, tanda tangan dalam BAP memiliki konsekuensi hukum yang besar.

Kesadaran Hukum Jadi Kunci

Menurut pihak FERADI WPI DPC Kota Semarang, persoalan utama saat ini bukan hanya soal aturan hukum, melainkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sendiri.

Masyarakat diimbau untuk tidak panik saat diperiksa dan memahami langkah dasar yang penting dilakukan, yakni:

• tidak tergesa-gesa menjawab pertanyaan,
• meminta pendampingan hukum,
• serta membaca seluruh dokumen sebelum menandatangani.

Langkah sederhana tersebut dinilai dapat mencegah persoalan hukum yang lebih besar di kemudian hari.

Bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi maupun pendampingan hukum, layanan bantuan hukum FERADI WPI DPC Kota Semarang dapat diakses melalui lokasi berikut:

(Red. Ilma)