Gerakan Literasi Digital di Pati: Seremoni Semata atau Awal Transformasi Nyata?
Kegiatan yang dipimpin Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, M.Si., itu dihadiri sekitar 200 peserta dari unsur pemerintah daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan, kepala sekolah, hingga pegiat literasi dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Namun di balik kemeriahan acara seremonial, muncul pertanyaan besar: sejauh mana gerakan literasi digital ini benar-benar menyentuh persoalan mendasar rendahnya budaya baca masyarakat?
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Candra secara terbuka mengakui rendahnya minat masyarakat terhadap perpustakaan keliling. Ia bahkan menyinggung dugaan penyebab utama berupa minimnya pembaruan koleksi buku serta pergeseran minat masyarakat ke media digital.
Pernyataan itu seolah menjadi pengakuan bahwa sistem literasi konvensional selama ini belum mampu mengikuti perubahan zaman.
“Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan fasilitas, tetapi juga peran orang tua dalam mendidik anak,” ujar Risma.
Pemkab Pati sendiri berencana mengembangkan digitalisasi perpustakaan serta penyediaan akses WiFi gratis di ruang publik. Langkah tersebut dinilai penting, namun sejumlah pengamat menilai digitalisasi tidak cukup hanya sebatas penyediaan jaringan internet dan aplikasi perpustakaan elektronik.
Masalah mendasar justru terletak pada kualitas konten, rendahnya budaya membaca di lingkungan keluarga, hingga kemampuan masyarakat memilah informasi yang benar di tengah banjir konten media sosial.
Bunda Literasi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, dalam arahannya menekankan pentingnya literasi digital yang tidak hanya membuat masyarakat “melek teknologi”, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diterima.
Ia menyoroti perlunya edukasi penggunaan internet secara bijak, aman, dan kreatif di tengah meningkatnya ancaman hoaks, ujaran kebencian, hingga manipulasi informasi digital.
“Kita ingin perpustakaan tidak lagi sekadar tempat menyimpan buku, tetapi menjadi pusat belajar masyarakat berbasis inklusi sosial,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran serius pemerintah terhadap rendahnya kualitas literasi digital masyarakat yang berpotensi memicu konflik sosial maupun disinformasi publik.
Di sisi lain, kegiatan ini juga membuka fakta bahwa transformasi perpustakaan daerah masih menghadapi tantangan besar. Banyak perpustakaan sekolah maupun desa dinilai belum memiliki fasilitas digital memadai, bahkan sebagian masih minim pengunjung.
Penyerahan simbolis E-Library kepada sejumlah sekolah menjadi langkah awal transformasi digital, namun efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, akses teknologi, dan kesinambungan program di lapangan.
Penguatan budaya membaca berbasis teknologi juga dinilai tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif keluarga. Dalam forum tersebut, peran ibu sebagai pendidik pertama di rumah repeatedly menjadi sorotan utama.
Pengamat pendidikan menilai gerakan literasi selama ini sering berhenti pada seremoni tahunan tanpa pengawasan berkelanjutan. Padahal, tantangan utama literasi digital bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis, memverifikasi, dan memproduksi informasi secara bertanggung jawab.
Kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati ini setidaknya memperlihatkan adanya kesadaran pemerintah bahwa ancaman terbesar era digital bukan sekadar ketertinggalan teknologi, melainkan lahirnya generasi yang cepat menerima informasi namun lemah dalam berpikir kritis.
Jika tidak diikuti program konkret hingga tingkat desa dan keluarga, gerakan literasi digital dikhawatirkan hanya menjadi slogan administratif tanpa dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.
(Sumadi)



0 Komentar