Bupati Blora Warning Keras: 55 Truk KDKMP Jangan Disewakan atau Dipakai Tidak Sesuai Peruntukan
Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa program KDKMP merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.
“Sebanyak 55 truk ini diserahkan kepada desa-desa yang nantinya akan mengikuti launching pada 16 Mei 2026 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tentunya kendaraan ini digunakan untuk operasional koperasi,” ujar Arief Rohman.
Ia menjelaskan, program tersebut menjadi momentum kebangkitan koperasi modern yang produktif, profesional, berbasis digital, serta mampu menjadi pusat pelayanan dan penggerak ekonomi masyarakat desa.
Bupati juga meminta seluruh kepala desa dan camat mendukung penuh pengelolaan koperasi agar mampu menjalankan unit usaha secara optimal dan berkelanjutan. Pemkab Blora, lanjutnya, juga tengah berupaya mencari mitra usaha yang dapat disinkronkan dengan program SPPG di masing-masing wilayah.
“Kami berharap koperasi yang berdekatan dengan SPPG bisa bersinergi. Intinya kami siap mendukung program Presiden agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa dan kelurahannya masing-masing,” katanya.
Secara khusus, Arief Rohman memberikan peringatan keras terkait penggunaan kendaraan operasional tersebut. Ia meminta truk tidak digunakan di luar aturan atau bahkan disewakan hingga menimbulkan polemik di masyarakat.
“Saya minta bapak ibu kades menjaga ketentuan penggunaannya. Jangan sampai viral digunakan untuk mengangkut yang tidak sesuai peruntukan, apalagi tiba-tiba disewakan. Tolong benar-benar dilihat aturan dan peruntukannya seperti apa. Kalau sesuai aturan tentu tidak masalah,” tegasnya.
Menurutnya, kendaraan operasional tersebut diharapkan mampu memperkuat distribusi usaha koperasi, mendukung logistik dan perdagangan hasil masyarakat desa, sekaligus mempercepat pelayanan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Bupati juga berpesan kepada pengurus dan pengawas KDKMP agar menjaga amanah dengan baik dan tidak menjadikan koperasi sekadar formalitas administrasi.
“KDKMP jangan hanya dibentuk secara administratif, tetapi harus benar-benar aktif menjalankan usaha, sehat kelembagaannya, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Sementara itu, Dandim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto menyampaikan bahwa Kabupaten Blora menjadi salah satu dari delapan daerah di Jawa Tengah yang mendapat kehormatan mengikuti launching nasional di 1.000 titik se-Indonesia.
“Untuk pelaksanaan di Kabupaten Blora akan dipusatkan di KDKMP Trembulrejo, sementara koperasi lainnya mengikuti secara daring melalui Zoom dari lokasi masing-masing,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penyerahan kendaraan operasional dilakukan secara bertahap. Selain truk, nantinya akan ada kendaraan roda tiga jenis pick up beserta perlengkapan pendukung lain seperti AC, gerai, dan aksesoris koperasi.
Tak hanya itu, para pengurus koperasi juga dijadwalkan mengikuti pelatihan di Boyolali selama dua hari guna meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha koperasi.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Forkopimda, Sekda Komang Gede Irawan, jajaran OPD terkait, para camat, Danramil, kepala desa, pengurus koperasi, dan Babinsa.
(Bambang)



0 Komentar