Ancaman Krisis Ekonomi di Tengah Polemik Program MBG dan Beban Fiskal Negara

JAKARTA — Sejumlah ekonom, akademisi, hingga kelompok mahasiswa mulai menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran sangat besar. Kritik mencuat karena program tersebut dinilai tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi negara.

Seorang peneliti ekonomi menyebut program MBG sebenarnya dapat tetap berjalan efektif dengan sasaran yang lebih tepat, yakni difokuskan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan gizi. Dengan skema tersebut, anggaran disebut cukup dialokasikan sekitar Rp20 triliun per tahun, bukan hingga Rp335 triliun seperti yang diproyeksikan saat ini.

Menurutnya, apabila pengeluaran dapat ditekan, maka terdapat potensi penghematan hingga Rp300 triliun yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan mengantisipasi ancaman krisis ekonomi nasional.

Pernyataan itu diperkuat oleh pengamat politik dan akademisi, Prof. Ferry, yang mengingatkan adanya potensi tekanan berat terhadap kas negara pada pertengahan tahun. Ia menilai kondisi fiskal Indonesia sedang menghadapi tantangan serius akibat tingginya beban belanja negara, kewajiban pembayaran utang, serta lemahnya penerimaan negara.

“Pemerintah menghadapi tekanan likuiditas yang sangat berat. Jika harga BBM naik di tengah kemampuan fiskal yang melemah, inflasi bisa meledak dan memicu dampak sosial yang luas,” ujarnya.

Ia bahkan membandingkan situasi saat ini dengan krisis ekonomi 1998, ketika pemerintah mengalami tekanan fiskal, pelemahan kepercayaan publik, dan gejolak sosial-politik secara bersamaan.

MBG Dinilai Bukan Investasi Produktif

Dalam pandangan sejumlah pengkritik, program MBG dinilai belum dapat dikategorikan sebagai investasi produktif jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa investasi negara seharusnya diarahkan pada sektor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, seperti pendidikan, riset, penguatan kampus, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta pembangunan infrastruktur strategis.

“Belanja negara seharusnya menghasilkan efek produktif jangka panjang. Jika tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi, maka hanya menjadi beban fiskal,” ungkap seorang akademisi ekonomi.

Selain persoalan anggaran, pelaksanaan MBG juga menuai kritik di lapangan. Sejumlah laporan menyebut adanya kasus makanan tidak layak konsumsi hingga dugaan keracunan massal. Kritik lain datang dari kalangan pendidikan yang menilai distribusi makanan saat jam belajar mengajar mengganggu proses pendidikan di sekolah.

Kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di sejumlah daerah bahkan mulai menyebut MBG sebagai proyek politik yang sarat kepentingan elektoral.

Tekanan Utang dan Defisit Negara

Kekhawatiran publik semakin meningkat ketika data fiskal menunjukkan tingginya kewajiban pembayaran utang pemerintah.

Saat ini, kas negara disebut hanya berada di kisaran Rp120 triliun, sementara kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai lebih dari Rp1.432 triliun. Di sisi lain, realisasi penerimaan negara dinilai belum cukup kuat untuk menutup tekanan pengeluaran.

Data realisasi APBN yang beredar menunjukkan:

• Januari 2025: Belanja negara Rp227,5 triliun, pendapatan Rp172,7 triliun, defisit Rp54 triliun.
• Februari 2025: Belanja negara Rp493 triliun, pendapatan Rp385 triliun, defisit Rp135 triliun.
• Maret 2025: Belanja negara Rp815 triliun, pendapatan Rp574,9 triliun, defisit Rp240 triliun.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas belanja pemerintah di tengah tingginya beban utang negara dan lemahnya ruang fiskal.

“Jika pemerintah sudah mengetahui adanya kewajiban pembayaran utang yang besar, mengapa belanja negara justru diperluas secara agresif?” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Ancaman Krisis Kepercayaan

Para analis menilai situasi ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah apabila tidak segera ditangani secara transparan dan terukur.

Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah muncul berbagai seruan di media sosial terkait ajakan menarik dana dari perbankan akibat ketidakpercayaan terhadap kondisi ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah merespons isu tersebut dan meminta masyarakat tetap tenang serta tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

Pengamat menilai, dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang kuat, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada stabilitas jangka panjang.

Di tengah meningkatnya tekanan fiskal, inflasi global, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia dinilai membutuhkan kebijakan ekonomi yang lebih selektif, efisien, dan produktif agar tidak terjebak pada krisis multidimensi yang dapat mengganggu stabilitas sosial maupun politik nasional.

(Sumadi)