TP2D Bertambah di Tengah Efisiensi, Konsistensi Pemkab Blora Dipertanyakan

BLORA— Seruan efisiensi anggaran tengah menggema di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Blora. Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan publik agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran, pemerintah daerah diharapkan mampu menata ulang prioritas. Namun di balik narasi penghematan itu, muncul ironi yang sulit diabaikan.

Jumlah Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) justru bertambah. Dari semula 11 orang, kini menjadi 14 orang. Kenaikan ini mungkin terlihat kecil di atas kertas, tetapi pesan yang ditangkap publik jauh lebih besar: adanya ketidaksinkronan antara komitmen efisiensi dan praktik di lapangan.

TP2D memang bukan lembaga sembarangan. Ia merupakan “mesin bantu” kepala daerah untuk mempercepat program prioritas, mengurai hambatan birokrasi, hingga memberi masukan strategis. Dalam situasi tertentu, kehadiran tim ini dapat menjadi solusi. Namun ketika jumlahnya bertambah di tengah semangat efisiensi, pertanyaan mendasar pun mengemuka—apakah ini kebutuhan riil atau sekadar perluasan ruang akomodasi?

Logika sederhana publik berbunyi: jika ingin berhemat, tahan ekspansi. Terlebih TP2D bukan bagian dari struktur wajib pemerintahan. Ia bersifat fleksibel, bahkan kerap berada di wilayah abu-abu antara profesionalisme dan kepentingan. Di titik inilah kebijakan diuji, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara etis.

Blora sendiri bukan tanpa persoalan. Sektor pertanian masih menghadapi ketidakpastian, pembangunan infrastruktur desa belum merata, dan denyut ekonomi masyarakat membutuhkan dorongan nyata. Dalam kondisi seperti ini, setiap kebijakan anggaran semestinya berpihak langsung pada kebutuhan warga, bukan justru mempertebal lapisan di lingkar dalam kekuasaan.

Pemerintah daerah tentu memiliki alasan. Bisa jadi terdapat beban kerja tambahan, target pembangunan yang meningkat, atau kebutuhan tenaga ahli baru. Namun alasan tersebut tidak cukup tanpa disertai transparansi. Publik berhak mengetahui: apa indikator kinerja TP2D? Apa output yang telah dihasilkan? Dan mengapa formasi sebelumnya dinilai belum memadai?

Tanpa penjelasan yang terbuka, kebijakan ini berisiko memicu erosi kepercayaan. Efisiensi yang seharusnya menjadi simbol kedisiplinan anggaran justru berpotensi dipersepsikan sebagai jargon administratif—hemat di satu sisi, longgar di sisi lain.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata soal bertambahnya tiga orang. Ini tentang konsistensi arah kebijakan. Tentang keberanian pemerintah untuk memberi teladan bahwa efisiensi dimulai dari atas, bukan hanya dibebankan ke bawah.

Jika tidak, publik akan terus membaca satu hal: efisiensi di Blora belum sepenuhnya dimaknai sebagai kebutuhan, melainkan masih sebatas narasi. Dan ketika narasi tak sejalan dengan realitas, yang lahir bukan kepercayaan, melainkan skeptisisme.

(yanto)