Pemuda Desa Kaladawa Desak Transparansi, Soroti Dugaan Intimidasi terhadap Warga Disabilitas

KABUPATEN TEGAL — Rabu (1/4/2026), Sejumlah pemuda Desa Kaladawa menggelar audiensi dengan Kepala Desa Taslihin untuk mempertanyakan keterbukaan kinerja pemerintah desa. Pertemuan yang berlangsung di kantor desa tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), di antaranya Camat Talang Cahyono, S.H., Sekretaris Camat, serta jajaran perangkat desa.

Audiensi ini digelar setelah muncul berbagai pertanyaan dari kalangan pemuda terkait transparansi program dan penggunaan anggaran desa. Selain itu, forum tersebut juga mengemuka akibat adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap seorang warga penyandang disabilitas yang dinilai memicu keresahan di masyarakat.

Dalam forum tersebut, perwakilan pemuda menyampaikan bahwa dugaan intimidasi itu tidak hanya menjadi persoalan personal, tetapi juga menyangkut prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan. Mereka menilai, kepemimpinan di tingkat desa seharusnya mengedepankan sikap mengayomi dan menjamin rasa aman bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

“Sebagai pemuda, kami tidak bisa tinggal diam. Dugaan intimidasi terhadap warga, apalagi penyandang disabilitas, adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Kami mengutuk keras tindakan tersebut,” ujar salah satu perwakilan pemuda dalam audiensi.

Para pemuda juga meminta klarifikasi resmi dari pemerintah desa terkait peristiwa tersebut. Mereka menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai kinerja pemerintah desa, termasuk pelaksanaan program, kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Selain itu, peserta audiensi mendesak agar pihak terkait melakukan penelusuran secara objektif dan menyeluruh terhadap dugaan intimidasi tersebut. Mereka menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, terbuka, serta berpihak pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Situasi audiensi berlangsung dinamis namun kondusif. Sejumlah masukan dan pertanyaan disampaikan secara bergantian, sementara pihak pemerintah desa dan unsur Forkopimcam mencatat aspirasi yang disampaikan. Hingga akhir pertemuan, para pemuda berharap adanya tindak lanjut konkret berupa klarifikasi resmi dan komitmen peningkatan transparansi pemerintahan desa.

Audiensi ini dinilai menjadi momentum penting bagi penguatan kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa. Pemuda Kaladawa menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.

(Yati)