Munawar PKB Nilai Boikot PDIP di Paripurna DPRD Blora Cenderung Serangan Personal

BLORA – Ketegangan politik di Gedung DPRD Kabupaten Blora memasuki babak baru. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melakukan aksi boikot sekaligus melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora, Munawar SH, menilai langkah yang diambil PDIP telah keluar dari koridor kritik yang konstruktif. Ia bahkan menyebut tudingan yang diarahkan cenderung menjadi serangan personal terhadap Ketua DPRD Blora, Mustopa.

Munawar tetap menghormati sikap politik PDIP. Namun, ia menegaskan bahwa tuduhan terkait sulitnya akses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak berdasar dan berpotensi mengarah pada pembunuhan karakter.

“Secara konstitusi, itu hak politik Fraksi PDIP. Saya menghargai langkah boikot mereka. Namun, selama rapat paripurna maupun Badan Musyawarah (Bamus) memenuhi kuorum, agenda tetap harus berjalan,” ujar Munawar, Jumat (1/5/2026).

Ia menjelaskan, sistem kepemimpinan di DPRD bersifat kolektif kolegial, dengan empat pimpinan yang memiliki kewenangan setara. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika persoalan teknis diarahkan kepada satu pihak saja.

Munawar juga menyoroti posisi kader PDIP yang tersebar di seluruh komisi, mulai dari Komisi A hingga Komisi D. Ia menilai, jika ada persoalan terkait DPA, seharusnya dapat diklarifikasi melalui anggota fraksi yang berada di komisi terkait.

“Sangat disayangkan jika ini mengarah pada pembunuhan karakter terhadap saudara Mustopa. Gaya seperti itu tidak fair. Kita harus menunjukkan empati dan kedewasaan dalam berpolitik,” tegasnya.

Meski diwarnai aksi boikot, Munawar memastikan agenda Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 serta Rapat Bamus tetap berlangsung karena telah memenuhi syarat kuorum.

“DPRD memiliki mekanisme internal yang jelas. Kami mengedepankan prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat politik lokal menilai konflik internal di DPRD Blora berpotensi mengganggu fungsi legislasi dan pengawasan jika tidak segera diselesaikan. Publik pun kini menunggu langkah konkret dari para elite politik untuk meredakan ketegangan dan kembali fokus pada pelayanan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, Fraksi PDIP belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

(Bambang)