Dinamika Demokrasi Bambankerep: Antara Prestasi, Kritik Transparansi, dan Ketegasan Lurah

SEMARANG- Minggu (5 April 2026) – Kelurahan Bambankerep menunjukkan geliat demokrasi yang sehat dalam perhelatan di Aula Kelurahan, Minggu. Acara yang menggabungkan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BKM, Pemilihan Ketua LPMK periode 2026–2030, serta Halal Bihalal ini berlangsung dinamis dengan kehadiran lengkap tokoh masyarakat dan unsur pimpinan wilayah, meliputi ketua RT, RW, PKK, ibu RW se-Kelurahan Bambankerep, serta Karang Taruna.

Kegiatan diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lurah Bambankerep, Agung Susilo, SE, dalam sambutannya memuji kekompakan warga. Ia menyebut Bambankerep sebagai satu-satunya kelurahan di Kecamatan Ngaliyan yang BKM-nya masih aktif dan solid.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Wahab Syahroni juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus BKM Bambankerep yang dinilai tetap eksis dan kompak dalam menjalankan roda organisasi.

Interupsi Tajam: Soroti Transparansi dan Administrasi

Meski penuh apresiasi, forum diskusi berjalan kritis. Wahab Syahroni selaku Ketua RW 05 Bambankerep memberikan masukan agar ke depan salinan laporan detail dibagikan kepada tamu undangan sebelum hari pelaksanaan, sehingga peserta memiliki waktu untuk menelaah.

Kritik lebih mendalam disampaikan Sriyanto, Ketua RT 03 RW 05. Meski baru menjabat selama dua bulan, ia menunjukkan ketelitian dan integritas dalam berorganisasi.

“Sinergi secara alami diawali dari kesamaan pemikiran. Kritik saya hari ini jangan dianggap sebagai kebencian atau upaya mencari kesalahan, melainkan kritik konstruktif karena saya peduli agar organisasi kita lebih baik. Saya pun masih belajar dalam hal demokrasi, jadi silakan pendapat saya dikoreksi,” ujarnya.

Ia menyoroti beberapa poin penting, di antaranya:

1. Ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan antara tulisan pada MMT “Rembug Warga” dengan agenda “Rapat Anggaran”.
2. Manajemen agenda RAT yang dinilai disisipkan mendadak tanpa pemberitahuan pada rapat panitia sebelumnya.
3. Legitimasi kehadiran, dengan mempertanyakan keabsahan laporan karena Ketua BKM tidak hadir tanpa mandat tertulis resmi.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Agung Susilo menegaskan bahwa dirinya juga tidak menerima izin resmi dari Ketua BKM terkait ketidakhadiran tersebut. Demi menjaga transparansi publik, lurah mengambil langkah tegas dengan memfasilitasi pertemuan susulan. Rapat khusus BKM bersama para Ketua RT dan RW akan segera digelar untuk membahas laporan pertanggungjawaban secara tuntas dan sah secara administrasi sebelum disahkan.

Sriyanto mengapresiasi langkah cepat tersebut sebagai solusi terbaik. Ia juga meminta agar interupsinya dicatat dalam berita acara bahwa kegiatan hari ini bersifat sosialisasi awal, bukan pengesahan final, mengingat Ketua BKM tidak hadir.

Acara kemudian ditutup dengan suasana kekeluargaan melalui pemilihan Ketua LPMK baru dan ramah tamah Halal Bihalal. Dinamika ini membuktikan bahwa warga Bambankerep, baik tokoh senior maupun pengurus baru, memiliki kepedulian tinggi terhadap integritas dan transparansi dalam tata kelola lingkungan.

(Sriyanto)