Perbandingan Kinerja Birokrasi: Dari Amtenar Kolonial hingga ASN Masa Kini, Publik Dorong Reformasi Nyata

DEMAK- 19 Maret 2026 – Perbincangan mengenai kinerja aparatur negara kembali mengemuka di tengah masyarakat. Isu ini mencuat seiring munculnya perbandingan antara birokrasi era kolonial Belanda—yang dikenal dengan istilah amtenar—dengan Aparatur Sipil Negara di masa kini.

Sejumlah tokoh masyarakat dan pinisepuh di wilayah Demak mengisahkan bahwa pada masa kolonial, para amtenar dikenal memiliki tingkat kedisiplinan tinggi serta kepatuhan ketat terhadap aturan. Penyelewengan, termasuk praktik korupsi, disebut relatif jarang terjadi karena penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Sanksi berat seperti pemecatan hingga hukuman pidana diyakini menjadi faktor utama yang menciptakan efek jera.

Namun, kondisi tersebut dinilai berbeda dengan realitas birokrasi modern. Sebagian masyarakat menilai kinerja aparatur negara saat ini masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal integritas. Kasus korupsi yang kerap terungkap melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi indikator bahwa perbaikan sistem belum berjalan optimal.

“Penegakan hukum harus lebih konsisten dan memberi efek jera. Kalau tidak, praktik-praktik lama akan terus berulang,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu, tokoh spiritual Kadilangu Demak, R Agus Supriyanto, yang dikenal dengan gelar Adipati Djoyoningrat Prawiro Kusumo, menyoroti aspek kesejahteraan masyarakat dalam konteks tata kelola negara.

Ia menilai, sebagai negara yang kaya sumber daya alam, Indonesia seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Namun kenyataannya, sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta beban pajak yang dirasakan cukup tinggi.

“Harapan besar terhadap kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesejahteraan nyata bagi rakyat,” tuturnya.

Meski demikian, para pengamat mengingatkan bahwa perbandingan antara masa kolonial dan masa kemerdekaan harus dilihat secara objektif. Sistem birokrasi kolonial yang tertib tidak dapat dilepaskan dari konteks penjajahan yang membatasi kebebasan rakyat. Sementara di era kemerdekaan, pemerintah dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih kompleks, termasuk dalam mengelola negara demokrasi dengan populasi besar dan beragam.

Dorongan untuk reformasi birokrasi pun terus menguat. Berbagai kalangan menyerukan perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari peningkatan integritas aparatur, transparansi, hingga penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Dalam kearifan lokal Jawa, istilah “ruwatan” kerap digunakan sebagai metafora—yakni proses pembersihan dari hal-hal buruk. Konsep ini dinilai relevan sebagai simbol perlunya perbaikan mendasar dalam sistem pemerintahan.

Harapan masyarakat tetap sama: cita-cita kemerdekaan untuk menghadirkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera dapat benar-benar terwujud tanpa harus melalui gejolak sosial yang besar.

(Tarso)