Pelayanan BPJS Amburadul, Warga Jepara Jadi Korban Sistem*

*Jepara* pertapakendeng.com., 25 maret 2026 – Gelombang keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Jepara kian memanas. Warganet ramai-ramai menyuarakan kekecewaan atas sulitnya mengakses layanan kesehatan, meskipun telah mengikuti prosedur dan bahkan membayar iuran secara mandiri.

Keluhan ini mencuat dari akun Kawulo Alet di grup Facebook Info Seputar Jepara (ISJ). Ia mengungkapkan kebingungannya saat kartu KIS miliknya tiba-tiba dinonaktifkan. Demi tetap mendapatkan jaminan kesehatan, ia kemudian beralih ke BPJS mandiri kelas 3 dan mulai membayar iuran.

Namun kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Setelah pembayaran dilakukan, layanan yang dijanjikan aktif dalam waktu dua minggu ternyata tidak kunjung bisa digunakan. Bahkan hingga bulan kedua dan ketiga, status kepesertaan masih belum aktif dan justru dinyatakan “pending”.

“Sudah bayar, tapi pas periksa ke bidan belum aktif. Sampai dibantu tetap tidak bisa. Yang gratis dinonaktifkan, yang bayar malah dipersulit,” keluhnya.

Keluhan tersebut langsung mendapat respons luas dari warganet lain yang mengaku mengalami hal serupa. Akun Abi Taufiq menyebut temannya diminta melunasi tunggakan hingga sekitar Rp4 juta agar layanan bisa kembali aktif. Sementara Vina Kartika mengaku harus membayar sekitar Rp750 ribu demi mempercepat aktivasi saat kondisi mendesak.

Fenomena ini memperlihatkan persoalan serius dalam sistem pelayanan BPJS, mulai dari penonaktifan mendadak peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), lamanya proses aktivasi, hingga kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat.

Tak hanya itu, ribuan warga Jepara juga disebut terdampak pembaruan data dari pusat yang menyebabkan kepesertaan PBI dinonaktifkan tanpa sosialisasi yang memadai. Akibatnya, banyak warga baru menyadari status BPJS mereka tidak aktif justru saat dalam kondisi sakit dan membutuhkan pelayanan medis.

Situasi ini memicu keresahan luas, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada program jaminan kesehatan. Harapan untuk mendapatkan layanan yang mudah dan cepat justru berubah menjadi kebingungan dan beban baru.

Selain sistem, pelayanan petugas di lapangan juga ikut menjadi sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan kurangnya komunikasi dan pelayanan yang dinilai belum maksimal saat proses pengurusan administrasi BPJS.

Masyarakat kini menuntut adanya evaluasi menyeluruh. Mereka meminta BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem pendataan, mempercepat proses aktivasi, serta memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat.

“Jangan sampai rakyat kecil dipingpong oleh aturan. Saat sakit, yang dibutuhkan itu pertolongan cepat, bukan proses yang berbelit,” ungkap salah satu warganet.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak terkait. BPJS sebagai garda terdepan jaminan kesehatan nasional diharapkan mampu hadir sebagai solusi nyata, bukan justru menambah beban masyarakat.

Kini, publik menunggu langkah konkret. Apakah keluhan ini akan menjadi titik balik perbaikan, atau justru terus menjadi cerita lama yang berulang? Yang jelas, suara rakyat sudah lantang: pelayanan kesehatan harus adil, cepat, dan tidak menyulitkan.

Petrus