OSS Dinilai Belum Efektif, Celah Pungli dan Ketimpangan Akses Masih Terjadi

SEMARANG, JAWA TENGAH – Sistem perizinan berbasis digital melalui Online Single Submission (OSS) yang digadang-gadang sebagai solusi transparansi dan kemudahan investasi, justru dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan di lapangan. Rusmito, S.H. Tim Advokat Gerakan Jalan Lurus menilai masih terdapat celah praktik pungutan liar (pungli) dan ketimpangan akses, terutama bagi masyarakat kecil.

OSS yang dikelola pemerintah pusat bertujuan memangkas birokrasi perizinan usaha agar lebih cepat, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Namun dalam praktiknya, sistem ini dinilai belum sepenuhnya ramah bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat awam.

“Secara konsep bagus, tapi implementasinya masih menyisakan banyak masalah. Masyarakat kecil sering kesulitan mengakses sistem, sementara pihak yang punya jaringan atau ‘orang dalam’ justru lebih mudah mengurus,” ujar Rusmito, S.H. Tim Advokat Gerakan Jalan Lurus.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik tidak sehat di balik layanan perizinan. Oknum tertentu disebut memanfaatkan celah dengan menawarkan “jasa pengurusan” berbayar yang berpotensi mengarah pada pungli. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat digitalisasi pelayanan publik yang seharusnya transparan dan bebas biaya tambahan.

Selain itu, kesenjangan literasi digital juga menjadi faktor utama. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami prosedur OSS, mulai dari pendaftaran hingga pengisian data yang dianggap rumit. Akibatnya, mereka lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga, yang justru membuka peluang penyalahgunaan.

Di sisi lain, kalangan pengamat menilai sistem OSS cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha besar. Dengan sumber daya yang memadai, perusahaan besar dapat dengan mudah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, sehingga terkesan mendapat “karpet merah” dibanding pelaku usaha kecil.

“Kalau tidak dibenahi, OSS bisa memperlebar kesenjangan ekonomi. Yang kuat makin kuat, sementara yang kecil makin tertinggal,” kata Rusmito.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan sistem OSS, termasuk peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan pengawasan terhadap potensi penyimpangan.

Masyarakat berharap, ke depan sistem perizinan ini benar-benar mampu menjadi solusi, bukan justru menambah beban dan membuka ruang praktik korupsi baru. Transparansi, kemudahan akses, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan reformasi layanan perizinan di Indonesia.

(Sumadi)