Anggota DPRD Blora Yuyus Waluyo Krisis Tata Kelola Mengancam Ekonomi Rakyat Secepatnya Pengambilalihan PG GMM oleh PTPN

BLORA- ,Polemik yang membelit operasional Pabrik Gula GMM Blora kini memasuki titik krusial. Permasalahan yang awalnya dipersepsikan sebagai kendala teknis, perlahan terbuka sebagai persoalan struktural yang lebih dalam: krisis tata kelola, ketidaktepatan kelembagaan, dan lemahnya arah kebijakan. Situasi ini dinilai tidak bisa lagi diredam dengan narasi normatif maupun janji-janji tanpa kepastian.

Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh anggota DPRD Blora, Yuyus Waluyo, yang juga merupakan bagian dari komunitas petani tebu. Dalam pandangannya, persoalan yang terjadi saat ini telah menyentuh aspek fundamental yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan sektor pergulaan di Blora.

Yang kita hadapi ini bukan lagi gangguan operasional biasa. Ini sudah masuk kategori krisis tata kelola. Ada ketidakjelasan arah, ada ketidakpastian kebijakan, dan itu berdampak langsung pada kepercayaan publik,” ujarnya.

Yuyus menilai bahwa akar persoalan tidak bisa dilepaskan dari penempatan kelembagaan yang kurang tepat sejak awal. Ia secara terbuka mengkritisi peran Perum Bulog dalam mengelola pabrik gula, yang menurutnya tidak memiliki mandat maupun kompetensi utama di sektor industri gula yang kompleks.

Perum Bulog itu kuat di stabilisasi dan distribusi pangan. Tapi industri gula itu berbeda. Ini sektor yang membutuhkan integrasi dari hulu ke hilir, dari budidaya tebu, pengelolaan lahan, hubungan dengan petani, hingga efisiensi produksi dan distribusi. Tidak bisa dikelola dengan pendekatan logistik semata,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa ketidaksesuaian ini pada akhirnya menciptakan kebijakan yang tidak adaptif terhadap dinamika lapangan. Akibatnya, muncul berbagai persoalan turunan seperti ketidakpastian jadwal giling, lemahnya pola kemitraan dengan petani, hingga tidak optimalnya serapan hasil panen.

Dalam konteks tersebut, Yuyus mendorong langkah koreksi struktural melalui pengambilalihan pengelolaan PG GMM oleh PT Perkebunan Nusantara. Ia menilai langkah ini sebagai opsi paling rasional dan realistis untuk menyelamatkan industri gula di Blora dari stagnasi berkepanjangan.

“Kalau kita bicara solusi, jangan setengah-setengah. Harus ada keberanian mengambil langkah strategis. PT Perkebunan Nusantara itu sudah terbukti punya pengalaman panjang di sektor ini. Mereka punya sistem, punya SDM, dan punya ekosistem yang memang dibangun untuk industri gula,” katanya.

Menurutnya, pengelolaan oleh PT Perkebunan Nusantara akan membuka peluang perbaikan menyeluruh, mulai dari penataan ulang manajemen bahan baku, peningkatan produktivitas, hingga pembenahan hubungan kemitraan dengan petani tebu.

Lebih jauh, Yuyus menyoroti kondisi petani tebu yang saat ini berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia menilai, lemahnya kepastian serapan dan harga telah membuat petani berada pada posisi yang sangat rentan secara ekonomi.

Petani ini tulang punggung industri gula. Tapi yang terjadi sekarang, mereka justru dibiarkan dalam ketidakjelasan. Tidak ada jaminan serapan, tidak ada kepastian harga, dan pola kemitraan pun tidak jelas arahnya. Ini berbahaya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa kepastian sistem, petani akan kehilangan kepercayaan dan berpotensi meninggalkan komoditas tebu. Jika hal itu terjadi, maka dampaknya tidak hanya pada pabrik gula, tetapi juga pada stabilitas pasokan bahan baku secara keseluruhan.

“Kalau petani sudah tidak percaya, mereka bisa beralih ke komoditas lain. Dan kalau itu terjadi, kita akan menghadapi krisis yang lebih besar. Ini harus dicegah sejak sekarang,” imbuhnya.

Ia juga mendorong agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar solutif dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Tidak boleh lagi ada keputusan yang diambil secara tertutup. Libatkan pemerintah daerah, DPRD, perwakilan petani, karyawan, dan semua pihak terkait. Transparansi itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.

Sebagai penutup, Yuyus menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar perbaikan parsial yang bersifat sementara.

“Kalau kita ingin sektor pergulaan di Blora bangkit, maka kita harus berani melakukan koreksi total. Jangan tambal sulam. Harus ada langkah besar, terukur, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

(Bambang)

Kaperwil Jawa Tengah