MBG Guyangan 2: Transparansi atau Sekadar Klarifikasi

JEPARA- pertapakendeng.com, (24/2/2026), Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, polemik mencuat dari distribusi yang dilakukan SPPG Guyangan Bangsri 002, Desa Guyangan Kemudi RT 05/05, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Berdasarkan dokumentasi yang diterima media pada Selasa (24/2/2026), dan hasil konfirmasi kepala SPPG, inilah isi paket MBG

Sejumlah wali murid SD Negeri 1 Desa Kepuk mengaku kecewa dan geram atas sajian MBG yang diterima anak-anak mereka. Paket makanan yang dibagikan dinilai jauh dari standar gizi yang selama ini digaungkan dalam sosialisasi program pemerintah.

Berdasarkan dokumentasi yang diterima media pada Selasa (24/2/2026), dan sudah dikonfirmasi kepada pihak SPPG isi paket MBG hanya berupa:

• Roti tawar
• Beberapa butir kurma dalam plastik kecil
• Satu cup abon kemasan sederhana

Tidak terlihat sayuran, tidak ada lauk protein segar, dan tidak tampak komposisi menu lengkap sebagaimana prinsip gizi seimbang.

SPPG Guyangan 2 Bangsri Disorot: MBG Bergizi atau Sekadar Bagi Snack?

"Kalau ini disebut makan bergizi, rasanya lebih mirip pembagian snack ringan. Anak-anak butuh makanan yang benar-benar mengenyangkan dan menyehatkan,” ujar salah satu ibu yang enggan disebutkan namanya.

Investigasi dan Klarifikasi

Media melakukan investigasi langsung ke dapur SPPG Guyangan Bangsri 002 yang berada di bawah naungan Yayasan Daar El Mustadh’afin. Ketua SPPG, Ahmad Sidig, membenarkan bahwa menu yang viral tersebut memang berasal dari dapurnya. Ia menyatakan bahwa distribusi sudah sesuai standar.

Namun pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan lanjutan:

Apakah paket roti, kurma, dan abon tersebut benar-benar sebanding dengan anggaran resmi per porsi yang bersumber dari uang negara?

3.082 Porsi, Selisih Tak Bisa Dianggap Kecil

Informasi yang dihimpun menyebutkan jumlah distribusi mencapai sekitar 3.082 porsi. Jika anggaran per anak telah ditetapkan dalam nominal tertentu oleh pemerintah, maka transparansi menjadi keharusan.

Publik kini mempertanyakan:

• Berapa harga riil setiap item dalam paket tersebut?
• Apakah totalnya sesuai dengan anggaran per porsi?
• Jika terdapat selisih, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?

Dengan ribuan penerima manfaat, selisih kecil per porsi saja dapat berakumulasi menjadi angka signifikan. Inilah yang membuat persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.

Suara Kekecewaan Para Ibu

Sejumlah wali murid SD Negeri 1 Desa Kepuk menyampaikan kekecewaan mereka secara terbuka.

"Kami mendukung program MBG. Tapi jangan sampai pelaksanaannya asal jadi. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kami,” tegas salah seorang wali murid.

"Kalau memang ada standar gizi dan anggaran tertentu, harusnya terlihat jelas dalam menu. Jangan hanya formalitas,” tambah ibu lainnya.

Para orang tua tidak menolak programnya. Mereka justru ingin program ini berjalan dengan baik, transparan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak.

Peringatan Tegas

SPPG sebagai pelaksana teknis memegang amanah besar. Program ini bukan sekadar pembagian makanan, tetapi bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas generasi masa depan.

Transparansi anggaran, keterbukaan standar menu, serta pengawasan ketat adalah kewajiban, bukan pilihan. Pernyataan “sudah sesuai standar” harus dibuktikan dengan data terbuka, bukan sekadar klaim.

• Masyarakat berhak mengawasi.
• Orang tua berhak bertanya.
• Anak-anak berhak mendapatkan gizi yang layak.
• Jika ada kekurangan, harus segera dibenahi.

Karena ketika yang dipertaruhkan adalah kesehatan generasi penerus bangsa, tidak boleh ada ruang untuk pengelolaan yang terkesan asal jadi.

(Petrus)